Pertimbangkan Skala Usaha, Pemerintah Ubah Ketentuan Pesangon

Kompas.com - 14/10/2020, 12:07 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merevisi draf Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari 1.035 halaman menjadi 815 halaman. Adapun poin yang direvisi berasal dari klaster ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai aturan pemberian pesangon yang diperdebatkan.

Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diberikan sebanyak 32 kali.

 

Baca juga: Terungkap, Misteri Keberadaan Draf Final UU Cipta Kerja

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di undang-undang bisa dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-kecilnya itu berlaku loh," ujar Agatha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24 tahun, bisa dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus mengganti uang pesangon," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, yaitu jaminan sosial yang kini mulai membaik dan terus dibenahi. Terlebih, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut dia, sudah waktunya ada perubahan regulasi karena UU tersebut menjadi acuan selama 17 tahun.

Baca juga: Pemerintah Jawab Isu "Pekerja Dikontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

"Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita carilah titik tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat 2003 ya, berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu, jaminan sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus," ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 156 pada UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

2020, BNI Seoul Catat Pertumbuhan Kredit 59 Persen

Rilis
Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Pakai Aplikasi Ini, Transfer Uang Antar Bank Bisa Bebas Biaya

Whats New
Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Pengiriman Barang E-Commerce Diproyeksi Naik hingga 5 Kali Lipat

Whats New
Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp 500 Miliar

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

[TREN LOVE KOMPASIANA] Pria Cuek Lebih Menarik Wanita | Alasan Wanita Lebih Memilih untuk Menikahi Pria Lebih Tua

Rilis
Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Coca-Cola Amatil Indonesia Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Senilai Rp 556,2 Miliar

Whats New
BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

BPS: Upah Riil Buruh Tani Naik tetapi Upah Buruh Bangunan Turun

Whats New
BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

Whats New
Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Sandiaga: Ini Alasan Mengapa Saya Mendorong agar Event Segera Dibuka...

Whats New
Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Whats New
Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Hasil Riset Jenius Sebut Penggunaan ATM Turun Selama Pandemi

Whats New
IHSG Berhasil Bangkit, Rupiah Masih Lesu

IHSG Berhasil Bangkit, Rupiah Masih Lesu

Whats New
Grab Caplok 4 Persen Saham Emtek, OVO dan DANA Bakal Merger?

Grab Caplok 4 Persen Saham Emtek, OVO dan DANA Bakal Merger?

Whats New
KKP Tangkap 72 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono

KKP Tangkap 72 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Worklife Balance: dari Menghabiskan Waktu hingga Mengendalikan Emosi di Tempat Kerja

[KURASI KOMPASIANA] Worklife Balance: dari Menghabiskan Waktu hingga Mengendalikan Emosi di Tempat Kerja

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X