Pertimbangkan Skala Usaha, Pemerintah Ubah Ketentuan Pesangon

Kompas.com - 14/10/2020, 12:07 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merevisi draf Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari 1.035 halaman menjadi 815 halaman. Adapun poin yang direvisi berasal dari klaster ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai aturan pemberian pesangon yang diperdebatkan.

Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diberikan sebanyak 32 kali.

 

Baca juga: Terungkap, Misteri Keberadaan Draf Final UU Cipta Kerja

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di undang-undang bisa dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-kecilnya itu berlaku loh," ujar Agatha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24 tahun, bisa dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus mengganti uang pesangon," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, yaitu jaminan sosial yang kini mulai membaik dan terus dibenahi. Terlebih, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut dia, sudah waktunya ada perubahan regulasi karena UU tersebut menjadi acuan selama 17 tahun.

Baca juga: Pemerintah Jawab Isu "Pekerja Dikontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

"Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita carilah titik tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat 2003 ya, berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu, jaminan sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus," ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 156 pada UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Huawei Investasikan Rp 1,43 Triliun untuk Ekosistem Startup Asia Pasifik

Huawei Investasikan Rp 1,43 Triliun untuk Ekosistem Startup Asia Pasifik

Rilis
Syarat dan Daerah Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Syarat dan Daerah Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Whats New
Bantuan Kuota Internet Gratis Cair September 2021, Ini Syarat Penerimanya

Bantuan Kuota Internet Gratis Cair September 2021, Ini Syarat Penerimanya

Whats New
Kontraktor Pertambangan Ini Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Kontraktor Pertambangan Ini Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Work Smart
Transaksi Digital Banking Diprediksi Capai Rp 35.600 Triliun pada 2021

Transaksi Digital Banking Diprediksi Capai Rp 35.600 Triliun pada 2021

Whats New
Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Alih Kelola Blok Rokan, 2.691 Karyawan Chevron Setuju Gabung Pertamina

Whats New
Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Whats New
[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas 'Words Bubble Up Like Soda Pop' | 'Rurouni Kenshin: The Beginning' Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel 'Venom' Dirilis

[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas "Words Bubble Up Like Soda Pop" | "Rurouni Kenshin: The Beginning" Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel "Venom" Dirilis

Rilis
BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

Rilis
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Rilis
Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Whats New
Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Rilis
Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Whats New
Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X