Pertimbangkan Skala Usaha, Pemerintah Ubah Ketentuan Pesangon

Kompas.com - 14/10/2020, 12:07 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merevisi draf Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari 1.035 halaman menjadi 815 halaman. Adapun poin yang direvisi berasal dari klaster ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai aturan pemberian pesangon yang diperdebatkan.

Diatur dalam Pasal 156 UU Cipta Kerja. Awalnya, draf UU Cipta Kerja pada 5 Oktober, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha, dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diberikan sebanyak 32 kali.

 

Baca juga: Terungkap, Misteri Keberadaan Draf Final UU Cipta Kerja

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati menjelaskan, alasan pemerintah kembali mengatur pesangon tersebut karena mempertimbangkan skala usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Perlu diingat juga pertimbangan pemerintah ketika kompensasi diangkat di undang-undang bisa dibayangkan kan itu berlaku untuk semua usaha sampai usaha sekecil-kecilnya itu berlaku loh," ujar Agatha ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Jadi kalau dia ingin PHK orang pekerja tetap harus bayar upah sebanyak 24 tahun, bisa dibayangkan. Usaha kecil itu saja setengah mati untuk membangun, dia harus mengganti uang pesangon," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, yaitu jaminan sosial yang kini mulai membaik dan terus dibenahi. Terlebih, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini, menurut dia, sudah waktunya ada perubahan regulasi karena UU tersebut menjadi acuan selama 17 tahun.

Baca juga: Pemerintah Jawab Isu "Pekerja Dikontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

"Ini logika-logika hukum dan ekonomi kita pertimbangkan semua sehingga kita carilah titik tengah. Mana yang bisa dilaksanakan, tetapi tidak merugikan buruh. Ini UU dibuat 2003 ya, berarti sudah 17 tahun. Kita lihat kondisi sekarang ini sudah berubah sekali. Yang dulu, jaminan sosial kita belum bagus, sekarang jaminan sosial kita sudah bagus," ucapnya.

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 156 pada UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X