Menteri ESDM Minta PLN Pangkas Biaya Penyediaan Listrik

Kompas.com - 21/10/2020, 16:06 WIB
Menteri ESDM RI Arifin Tasrif saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/7/2020). Dok. Humas EBTKEMenteri ESDM RI Arifin Tasrif saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendorong PT PLN (Persero) untuk melakukan efisiensi biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Hal tersebut dinilai perlu untuk menekan harga, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses listrik.

"PLN perlu melakukan berbagai upaya optimal agar tercipta BPP tenaga listrik yang efisien, sehingga kita dapat menyediakan tenaga listrik yang berkualitas, handal, ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan PLN, sambung Arifin, melalui pengaturan manajemen rantai pasok dari energi primer serta menjaga sinergisitas antar stakeholder.

"Pengelolaan System Avarage Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Avarage Interruption Frequency Index (SAIFI) menjadi penting untuk dilakukan PLN bila ingin mewujudkan hal tersebut," katanya.

Baca juga: PLN Perpanjang Program Diskon Tambah Daya Listrik Khusus UMKM dan IKM

Lebih lanjut, Arifin pun mengapresiasi transformasi bisnis yang digagas oleh PLN,  dengan mengusung empat pilar dalam menyosong industri 4.0, yakni green, lean, innovative, dan customer focused.

Melalui transformasi tersebut, Arifin meyakini BPP tenaga listrik dapat terus ditekan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya yakin dengan transformasi PLN bisa mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara," katanya.

Ia menyarankan PLN juga meningkatkan konsep pelayanan yang lebih memprioritaskan pelanggan. Kepuasan dan kedekatan dengan pelanggan akan menjadi titik penting bagi keberlangsungan usaha.

"Salah satu konsep yang harus dilakukan manajemen PLN adalah tidak kaku, menerapkan human oriented," ujarnya.

Arifin menegaskan pemerintah terus berkomitmen mendukung proses transformasi bisnis yang dilakukan oleh PLN, terutama dalam efisiensi BPP listrik.

Beberapa langkah kebijakan yang sudah diimplementasikan antara lain, kebijakan energi primer pembangkit batubara dan gas, pengaturan harga pembelian tenaga listrik dari IPP bedasarkan BPP, optimalisasi energi mix pembangkitan dengan mengurangi pembangkit BBM.

Ada pula pengendalian biaya pembentuk BPP baik fixed cost dan fuel cost, pengendalian efisiensi penyedian tenaga listrik dari pembangkitan melalui pengaturan spesifik fuel consumption pembangkit oleh pemerintah serta sisi penyaluran melalui pengaturan susut jaringan.

Baca juga: PLN Bangun PLTS di Pulau Paling Utara di Kepulauan Seribu



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

Whats New
PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

PPKM Level 4 Artinya Apa? Simak Penjelasan Aturannya

Whats New
Risma: Bansos Tidak Bisa Terus-menerus, Pemerintah Punya Keterbatasan

Risma: Bansos Tidak Bisa Terus-menerus, Pemerintah Punya Keterbatasan

Whats New
Resmi, Jokowi Serahkan Aturan Teknis Pelonggaran PPKM ke Pemda

Resmi, Jokowi Serahkan Aturan Teknis Pelonggaran PPKM ke Pemda

Whats New
Menko Airlangga Apresiasi Peran Ojol di Masa PPKM

Menko Airlangga Apresiasi Peran Ojol di Masa PPKM

Whats New
Menyoal Percepatan Vaksinasi, setelah Presiden Tak Bisa Temukan Obat buat Pasien Covid-19 di Apotek

Menyoal Percepatan Vaksinasi, setelah Presiden Tak Bisa Temukan Obat buat Pasien Covid-19 di Apotek

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X