Serikat Pekerja: Ibu Ida Fauziyah Ini adalah Menteri Kepengusahaan...

Kompas.com - 30/10/2020, 15:05 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memberikan sambutan dalam peresmian Indonesia Digital Entrepreneurship Summit, di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (23/10/2020).
DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memberikan sambutan dalam peresmian Indonesia Digital Entrepreneurship Summit, di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (23/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengecap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebagai menteri kepengusahaan. Sebab, menurut dia, Ida kerap berpihak terhadap kalangan pengusaha.

"Maka saya mengatakan Ibu Ida Fauziyah bukan Menaker, tapi Menteri Apindo atau menteri kepengusahaan. Saya ingin jelas mengatakan Ibu Ida Fauziyah ini adalah menteri kepengusahaan atau menteri Apindo karena yang dikatakan Apindo itu yang dia ikuti," ujarnya dalam konfrensi pers virtual, Jumat (30/10/2020).

Dia mencontohkan keberpihakan Menaker terhadap kalangan pengusaha, yakni terkait keputusan upah minimum tahun 2021 dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada momen Idul Fitri lalu.

Baca juga: Jadi Ketua Menaker Se-ASEAN, Ini yang Bakal Dilakukan Ida Fauziyah

"Contoh, ketika Idul Fitri 2020 ini. Jauh sebelum Idul Fitri, Ketua Apindo, dan Kadin mengatakan kita berat THR maka terbitlah SE THR boleh dicicil. Bahkan, boleh tidak bayar atau berutang. Lalu, Pak Hariyadi mulai bulan Mei untuk UMP 2021 tidak bisa naik, dan ditambahin oleh Kadin. Nah, hari kemarin dijawab lagi oleh Menaker mengeluarkan SE tentang tidak dinaikkan upah 2021," katanya.

Atas keputusan tersebut, lanjut Riden, pihak serikat pekerja/serikat buruh akan melakukan upaya-upaya perlawanan. Dengan melakukan aksi mogok kerja nasional yang dilakukan pada 10 November. Menitikpusatkan aksi mogok kerja di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, yang di daerah, aksi mogok kerja akan berlangsung di kantor-kantor pemerintahan daerah dan juga Dinas Ketenagakerjaan.

"Kami tetap pada posisi akan meminta pada gubernur untuk membuatkan SK (surat keputusan). Memang realita yang ada sekarang, surat edaran digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan Apindo untuk berlindung di balik surat edaran itu untuk satu bahasa, tidak ada kenaikan di 2021," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditujukan kepada gubernur semua provinsi.

Ida sebelumnya mengatakan, meski adanya surat edaran tersebut, keputusan upah minimum berada di ranah kepala daerah. SE ini, lanjut dia, hanya sebagai bahan pertimbangan. Karena melihat dampak perekonomian Indonesia dan juga kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh atau pekerja.

Baca juga: Bisakah Gubernur Tentukan Upah Minimum Tahun Depan? Ini Kata Menaker



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
Mentan Sebut Tanaman 'Janda Bolong' Diminati di AS dan Eropa

Mentan Sebut Tanaman "Janda Bolong" Diminati di AS dan Eropa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X