Hanya Pelaku Usaha Mikro yang Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Ini Kriterianya

Kompas.com - 13/11/2020, 06:12 WIB
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto bersama dengan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto melakukan kunjungan kerja dan monitoring terhadap penyaluran program Banpres Produktif untuk usaha mikro di Yogyakarta Humas Kemenkop UKM Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto bersama dengan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto melakukan kunjungan kerja dan monitoring terhadap penyaluran program Banpres Produktif untuk usaha mikro di Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, masih membuka kesempatan bagi UMKM yang ingin mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

Bantuan ini pun telah diperpanjang hingga akhir November 2020 dengan menyasar 3 juta pelaku UMKM.

Lalu, apakah masyarakat yang bukan pelaku usaha mikro, bisa mendapatkan BLT UMKM ini?

Mengutip dari media Instagram @kemenkopukm, Jumat (13/11/2020), dikatakan, mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Baca juga: Ini Strategi BRI Dorong UMKM Naik Kelas

Maka, dari pada itu, selain persyaratan di atas, tidak ada yang diperbolehkan mendapatkan Banpres Produktif atau BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta.

Sebelumnya pun Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, untuk jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil rumahan.

Tak hanya itu, usaha yang fokus pada penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun tetap bisa mendaftarkan, asal usaha yang dimiliki bisa dibuktikan.

"Dia bisa membuktikan ke kelurahan, kalau bisa sudah berjalan. Yang penting bukan karena ingin mendapatkan itu (bantuan), lalu dia bikin usaha, terus besok sudah tutup," ucap Hanung saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Selain itu, Hanung juga mengatakan, tidak semua pelaku UMKM bisa mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan ini.

Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

Hanung menambahkan, untuk mendapatkan bantuan ini, pelaku UMKM bisa mengajukan dirinya ke pengusul yang sudah ditentukan, seperti Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum, Kementerian/Lembaga, Perbankan dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Earn Smart
Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Whats New
DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X