Pembangunan Smelter Tertunda, Pemerintah Kirim Surat Teguran ke Freeport

Kompas.com - 23/11/2020, 16:21 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja Lanjutan dengan Komisi VII DPR, Selasa (23/6/2020). DOK. Humas Kementerian ESDMMenteri ESDM Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja Lanjutan dengan Komisi VII DPR, Selasa (23/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan teguran kepada PT Freeport Indonesia, atas keterlambatan pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di Gresik, Jawa Timur.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, akibat keterlambatan pelaksanaan proses konstruksi, sampai saat ini realisasi pembangunan smelter tembaga itu baru mencapai 5,86 persen.

Padahal, smelter ditargetkan sudah mulai beroperasi pada 2023.

Baca juga: Kartu Prakerja Jawab Kebutuhan Inovasi Digitalisasi Layanan Publik di Indonesia

"Terkait evaluasi atas perkembangan smetelr PTFI, Kementerian ESDM telah memberikan surat teguran Nomor 1197/36/DJB/2020 tanggal 30 September 2020 atas terlambatnya konstruksi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia tersebut," tutur Arifin dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Senin (23/11/2020).

Lebih lanjut, Arifin menyebutkan, Freeport telah membalas surat teguran tersebut pada 11 November lalu.

Merespon teguran dari Kementerian ESDM, Freeport langsung mengirimkan notice to proceed kepada perusahaan asal Jepang, Chiyoda, untuk melakukan pengerjaan test pilling.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chiyoda pun sudah mulai melakukan pengadaan dan mobilisasi peralatan serta pekerja ke Gresik.

Rencananya, kegiatan fisik test pile drive di area prioritas pembangunan smelter baru dapat dilakukan pada akhir November 2020.

Pada kesempatan tersebut, Arifin memastikan, keterlambatan pembangunan smelter murni diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

"Akibat daripada Pandemi Covid-19 pembangunan smelter mengalami beberapa kendala. Antara lain tertundanya delivery peralatan maupun kedatangan ahli dari luar negeri. Dan penerapan PSBB Indonesia menghambat mobilitisasi tenaga kerja dan logistik dan kesepakatan yang perlu ditunda," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X