Luhut Puji Edhy Prabowo: Sebenarnya Orang Baik, Seorang Ksatria

Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.

Baca juga: Luhut Ogah Lama-lama Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim.

Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.

"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.

Baca juga: Jadi Polemik di RI, Berapa Harga Lobster di Pasar Dunia?

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya, Ade Miranti | Editor: Yoga Sukmana, Bambang P. Jatmiko)