Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airin: Aturan Pajak dan Retribusi di UU Cipta Kerja Kurangi Daya Saing Daerah Tarik Investasi

Kompas.com - 11/12/2020, 16:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Walikota Tangerang Airin Rachmy Diani menyoroti beberapa pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Salah satunya terkait klausul yang menyatakan pemerintah pusat dapat melakukan intervensi pemerintah pusat dalam penyesuaian tarif melalui penetapan pajak daerah yang berlaku secara nasional.

Menurut Airin, hal itu dapat menghilangkan kesempatan setiap daerah untuk bersaing menarik minat investasi.

Baca juga: Airlangga: Timing UU Cipta Kerja Tepat

"Daya pikul daerah berbeda-beda, misalnya Tangerang Selatan berbeda dengan Surakarta, Medan, atau Binjai. Dan itu menghilangkan kesempatan untuk daerah bersaing menarik minat investasi melalui penerapan pajak daerah yang lebih rendah," ujar dia dalam Dialog Kebijakan UU Cipta Kerja, Jumat (11/12/2020).

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah daerah menyambut baik penerbitan UU Cipta Kerja. Sebab, menurutnya aturan tersebut secara eksplisit menyatakan wewenang kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal dan memberi kemudahan kepada kepala daerah untuk melakukan kebijakan pro ekonomi tanpa harus meminta persetujuan DPRD.

"Cukup pemberitahuan saja, dan di sisi lain bisa mengatasi masalah putang pajak daerah yang hanya ada di atas kertas namun sulit dihapuskan," jelas Airin.

"Dalam hal ini, penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam skema pemberian insentif fiskal," ujar dia.

Senada dengan Airin, Analis Kebijakan KPPOD Eduardo Edwin Ramda mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan perbaikan atas beberapa pasal di dalam RPP tersebut.

Salah satunya di dalam pasal 4 RPP tersebut, proses review atau peninjauan ulang tarif pajak daerah dan retribusi daerah untuk program prioritas nasional yang tak melibatkan pemda.

Baca juga: Setelah Cipta Kerja, Pemerintah Ajukan Omnibus Law RUU Sektor Keuangan yang Bakal Ubah 13 UU

Eduardo mengatakan setiap ketentuan dalam RPP PDRD akan langsung berdampak pada kondisi fiskal pemda. Sayangnya, peran pemda justru tidak banyak diatur dalam RPP tersebut.

RPP PDRD mengharuskan pemda mengikuti ketentuan tarif PDRD yang ditentukan pemerintah pusat, dengan besaran yang diatur dalam peraturan presiden (Perpres).

Menteri Keuangan bersama menteri dalam negeri juga akan mengevaluasi perda dan raperda dari semua daerah untuk memastikan tarif PDRD-nya sesuai dengan ketentuan.

"Pemda perlu di-mention dalam pasal tersebut, mengingat pemda adalah pihak yang akan terdampak secara fiskal akibat penyesuain tarif PDRD," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+