Kemenkeu Pastikan Suntikan Modal untuk BUMN Cair Hari Ini

Kompas.com - 30/12/2020, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Pemulihan Program Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN cair hari ini, Rabu (30/12/2020).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu, Meirijal Nur menyebut, dana tersebut cair untuk seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah dialokasikan dalam program PEN.

Pencairan dana dilakukan lantaran hari ini merupakan hari terakhir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

"Itu prosesnya berjalan terus. Insya Allah hari ini semuanya akan cair dan dialokasikan ke semua BUMN penerima PMN. Karena ini hari terakhir, semuanya akan dialokasikan," kata Meirijal dalam konferensi video, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Kemenkeu Sudah Suntikkan PMN Rp 233 Triliun pada 2005-2019

Hingga kini, sudah ada 3 dari 5 BUMN yang mendapat pencairan dana senilai Rp 15 triliun. Tiga BUMN tersebut, antara lain Garuda Indonesia senilai Rp 8,5 triliun, Kereta Api Indonesia senilai Rp 3,5 triliun, dan Krakatau Steel Rp 3 triliun.

Sementara 2 lainnya yang bakal cair, antara lain PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar 4 triliun dan PT Perum Perumnas (Persero) Rp 700 miliar.

"Semua BUMN yang sudah dialokasikan PMN dalam program PEN ini, sudah bisa dicairkan. Kalau IP PEN ke BUMN tergantung pada term and conditions yang disepakati. Tapi kalau PMN langsung ke BUMN masuk semuanya pada hari ini," ucap Meirijal.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 19,7 triliun dalam program PEN untuk korporasi dengan skema PMN. Hal ini tertuang dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK/06/2020.

Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Faaris Pranawa mengungkap, ada dua model pembiayaan yang digunakan PT SMI kepada 3 dari 5 BUMN yang mendapat PMN.

Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Alokasi PMN Rp 42,3 Triliun ke BUMN Bukan Pemborosan

Model pembiayaan untuk Garuda Indonesia dan Krakatau Steel adalah obligasi wajib konversi. Sedangkan untuk PT KAI adalah obligasi konversi, di mana hak untuk melakukan konversi ada di investor maupun pemerintah.

"Kami akan lihat apakah KAI bisa turn around dengan baik? Kalau tidak, kemungkinan obligasi dikonversi jadi penyertaan modal pemerintah," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Whats New
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.