KILAS

Kementan Sebut Ketepatan Distribusi Pupuk Bersubsidi Ditentukan Pendataan Petani

Kompas.com - 19/01/2021, 10:20 WIB
Kementerian Pertanian terjun langsung ke lahan pertanian untuk mengatur secara ketat pendistribusian pupuk bersubsidi untuk para petani, Kamis (17/9/2020). DOK. Humas Kementan Kementerian Pertanian terjun langsung ke lahan pertanian untuk mengatur secara ketat pendistribusian pupuk bersubsidi untuk para petani, Kamis (17/9/2020).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Dirjen PSP Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, ketepatan distribusi pupuk bersubsidi sangat ditentukan pendataan petani.

Pendataan ini, menurut Sarwo, harus dilakukan secara konkret melalui penyuluhan dan validasi dinas pertanian (distan) di setiap daerah.

“Karena subsidi hanya 30 persen, maka pemerintah daerah (pemda) harus aktif mendata petani yang menjadi prioritas elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) pupuk bersubsidi 2021,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (19/1/2020).

Pernyataan tersebut diucapkan Sarwo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Ada Beras Impor Masuk Pasar, Kementan: Bukan Rekomendasi Kami

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Charles Meikyansyah mengatakan, penyuluh memiliki peran penting untuk proses distribusi pupuk bersubsidi.

Namun menurutnya, penyuluh yang ditempatkan di pemda justru menghambat pendataan. Untuk itu, ia menyarankan adanya penempatan penyuluh dalam struktur pemerintah pusat.

“Misalnya, akibat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, akhirnya di sejumlah daerah tidak menyerahkan data. Petahana yang kalah pada Pilkada tidak memberikan data-data. Hal ini bisa kita hindari kalau penyuluh ada di bawah pemerintah pusat,” paparnya.

Kementan siapkan 3 manuver strategis

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sarwo menuturkan, Kementan akan melakukan sejumlah manuver strategis sebagai bentuk optimalisasi anggaran pupuk bersubsidi 2021.

Baca juga: Tingkatkan Indeks Pertanaman di Barru, Kementan Bantu Petani Bangun Embung

“Salah satunya lewat penurunan harga pokok penjualan (HPP) sekitar 5 persen. Dengan menurunkan HPP, maka akan muncul efisiensi Rp 2,457 triliun,” jelasnya.

Langkah ini, sambung Sarwo, mengacu pada aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan pada Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 28 Tahun 2020 tentang komponen HPP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Whats New
Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Whats New
Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Whats New
Investor Pemula, Hati-hati Fenomena 'Pompom' Saham

Investor Pemula, Hati-hati Fenomena "Pompom" Saham

Whats New
Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Earn Smart
Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Earn Smart
Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X