Erick Thohir Temui KPK dan BPK untuk Bahas Vaksin Covid-19 Berbayar

Kompas.com - 20/01/2021, 18:35 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriMenteri BUMN Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait vaksin Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Pertemuan itu membahas terkait kemungkinan adanya vaksin Covid-19 kategori mandiri alias berbayar.

Baca juga: Mulai 1 Februari, Masyarakat Bisa Coba KRL Yogyakarta-Solo Tarif Rp 1

“Ada wacana yang belum menjadi keputusan walaupun di Keppres ada, mandiri dimungkinkan. Itu lah kenapa ada pertemuan dengan Komisi VI, BPKP, LKPP dan Pak Menkes yang baru bersama saya datang ke BPK dan KPK untuk menyampaikan apakah vaksin mandiri ini salah (atau tidak),” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1/2021).

Setelah pertemuan dengan beberapa instansi tersebut, kata Erick, pemberian vaksin secara mandiri diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Misalnya, jenis dan merk vaksin mandiri harus berbeda dengan yang gratis.

Baca juga: Optimisme Pemulihan Ekonomi Dorong Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

“Tanggapan secara administrasi, bukan kebijakan secara politis, administrasi menyatakan, satu, kalau vaksin ini merk-nya berbeda secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Selanjutnya, penyuntikan vaksin mandiri juga tak boleh berbarengan dengan yang gratis. Sebab, vaksin gratis merupakan prioritas dari pemerintah.

“Kedua, sebaiknya vaksin tidak disuntikan hari ini yang mandiri, biarkan vaksin gratis bergulir dulu 1-2 bulan, setelah nakes, TNI/Polri, ketika nanti dilihat di satu titik ada keterlambatan karena ketersediaan vaksin, toh merk-nya berbeda bukan yang gratis, kenapa tidak kita agresif untuk mencapai 70 persen (herd immunity),” ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baja Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Work Smart
Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Whats New
Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Mau Ubah Gaya Hidup Jadi 'Less is More'? Begini Cara Memulainya

Mau Ubah Gaya Hidup Jadi "Less is More"? Begini Cara Memulainya

Earn Smart
[POPULER MONEY]  Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

[POPULER MONEY] Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

Whats New
Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Earn Smart
Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X