Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Kompas.com - 25/01/2021, 18:14 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah bisa mendapatkan porsi laba dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment hingga 30 persen.

Namun demikian, jumlah tersebut bisa meningkat bila mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dengan kondisi tertentu.

"Pembangian laba untuk pemerintah dapat melebihi 30 persen dari laba tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

"Apabila mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, mungkin dalam kondisi tertentu, Menteri Keuangan sebagai pembuat keputusan di mana labanya bisa melebihi 30 persen," lanjut dia.

Sebelum menyetorkan laba kepada negara, LPI harus terlebih dahulu menyetorkan laba mereka sebesar 10 persen sebagai cadangan wajib.

Kemudian, bila terdapat akumulasi laba ditahan mencapai 50 persen dari modal awal LPI, maka pemerintah bisa mendapatkan jatah laba sebesar 30 persen tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dividen ke pemerintah paling banyak 30 persen dari laba tahun sebelumnya. Jadi sisanya akan tetap kembali menjadi pemupukan modalnya LPI," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Pembentukan LPI kepada DPR

Saat ini, pemerintah telah memberikan setoran modal awal sebesar Rp 15 triliun untuk LPI.

Jumlah tersebut secara bertahap akan meningkat menjadi RP 75 triliun tahun ini.

Modal tersebut diharapkan bisa dioptimalisasi oleh LPI, dengan menarik dan mengelola FDI melalui skema co-investment atau kerja sama investasi.

Untuk itu, LPI bakal membentuk master fund, sub fund, maupun perusahaan patungan.

"Untuk meningkatkan nilai aset tersebut RI dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang di antaranya dengan membentuk perusahaan patungan. Jadi dalam hal ini bisa membentuk perusahaan patungan dengan penyertaan modal dan kalau aset-aset yang dianggap tadi dengan kualifikasi seperti yang ada dalam Mahkamah Konstitusi," jelas Sri Mulyani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X