Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Kompas.com - 25/01/2021, 19:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menyoroti pemangkasan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021 sebesar Rp 12,44 triliun dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun,

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai, nominal anggaran yang dipangkas atau refocusing terlalu besar, dengan pagu anggaran awal yang hanya mencapai Rp 33,2 triliun.

“Sementara Menteri PUPR, saya tahu anggarannya Rp 149 triliun, potongannya Rp 17 triliun sekian,” kata Lasarus dalam gelaran rapat kerja Komisi V DPR RI, Senin (21/1/2021).

Baca juga: Kemenhub Bekukan Izin Rute Maskapai yang Langgar Aturan Tarif

Selain itu, imbuh Lasarus, realisasi serapan anggaran yang mencapai 95,58 persen pada 2020 merefleksikan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dari Kemenhub.

Menurut dia, Kemenhub memiliki peranan penting terhadap keselamatan sektor transportasi, apalagi beberapa waktu lalu kecelakaan pesawat kembali terjadi di tanah air.

“Kita berharap hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan transportasi saya rasa itu tidak boleh ada tawar menawar. Dan saya masih berharap Kementerian Perhubungan nanti juga melalui teman-teman Komisi V yang ada di Badan Anggaran ini bisa disuarakan, karena imbasnya juga nanti adalah kepada program yang ada di Komisi V,” tutur Lasarus.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, anggaran kementerian di bawah kepemimpinannya terpaksa harus di-refocussing sebesar Rp 12,44 triliun.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga 2021 ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan perlindungan sosial kepada masyarakat, hingga percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Penghematan antara lain difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas kita potong,  paket meeting juga kita kurangi, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan merupakan arahan presiden, pembangunan kantor kita kurangi, pengadaan kendaraan dan peralatan juga kita kurangi, belanja modal diluar PEN dan PN," ucap Budi Karya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.