Kementerian ATR Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto

Kompas.com - 26/01/2021, 19:40 WIB
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi yang membahas sejumlah isu setrategis dan persiapan menghadapi Pilkada 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi yang membahas sejumlah isu setrategis dan persiapan menghadapi Pilkada 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terkait lahan dan bangunan yang tergusur karena proyek pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Tol Desari).

"Sebagai tergugat, kami akan mengikuti semua teknis hukum dan prosedur pengadilan yang berlangsung," ujar Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Senin (16/1/2021).

Ia menjelaskan, pada dasarnya pemerintah telah membayarkan biaya ganti rugi atas lahan dan bangunan tersebut. Namun pembayaran dilakukan saat tanah tersebut masih dalam sengketa antara Tommy dan pihak ketiga.

Baca juga: Penumpang KA Bisa Gunakan Hasil Test GeNose sebagai Persyaratan Perjalanan

Saat itu kepemilikannya masih tidak jelas, maka ketika proyek pembangunan akan dijalankan dilakukanlah konsinyasi, yaitu pemerintah menitipkan uang ganti rugi pada pengadilan.

Seiring berjalannya waktu, pihak Tommy yang memenangkan sengketa tanah tersebut, sehingga berhak menerima konsinyasi. Hanya saja, kemungkinan Tommy merasa uang ganti rugi yang diberikan pemerintah terlalu kecil.

Menurut Teuku, persoalan biaya ganti rugi itulah yang pada akhirnya membuat Tommy melayangkan gugatan kepada pemerintah. Kendati demikian, gugatan itu dinilai hal yang wajar sebab Tommy memiliki hak hukum sebagai warga negara Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami memandang, langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Tommy adalah wajar-wajar saja. Sebagai warga negara, beliau memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan di pengadilan," ungkap Teuku.

Baca juga: CMNP Mengaku Tak Tahu Menahu Proyek Tolnya Digugat Tommy Soeharto

Meski demikian, ia menyatakan, pemerintah meyakini nilai ganti rugi yang dibayarkan tersebut sudah sesuai. Sebab sudah melalui tahapan transparan dan profesional, serta melibatkan tim penilaian independen.

"Tapi bagi pihak pemerintah, uang ganti rugi itu dibayarkan sesuai harga tim penilai independen," katany.

Diketahui, Tommy yang merupakan anak dari Presiden RI ke-2 Soeharto, mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi sebesar Rp 56 miliar atas penggusuran lahan dan bangunannya karena proyek pembangunan Tol Desari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X