Kompas.com - 28/02/2021, 19:13 WIB
Ilustrasi bibit lobster KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIIlustrasi bibit lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan bakal terus menyetop ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Nantinya, kebijakan itu akan diperkuat dengan ketentuan benur hanya boleh dibudidayakan.

Saat ini ekspor benur memang sudah dihentikan, tapi hanya bersifat sementara. Hal itu menyusul adanya kasus suap ekspor benur yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Benur, sudah pasti saya akan melarang ekspor benih lobster. Karena benur itu adalah kekayaan dari bangsa ini, kekayaan dari alam Indonesia," ujar Trenggono seperti dikutip dalam video yang diposting pada akun instagram resmi KKP @kkpgoid, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Harga Ikan di Bangka Belitung Naik Rp 50.000 Per Kilogram

Ia mengatakan, benur akan dibudidayakan di dalam negeri hingga ukurannya mencapai lobster layak konsumsi, saat itulah ekspor diperbolehkan. Hal ini untuk memastikan ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia dari komoditas tersebut.

"Nilai tambahnya itu adalah di ukuran konsumsi," imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trenggono menjelaskan, eskpor benur hanya akan memperkaya negara lain. Sebab, harga benur jauh lebih murah ketimbang harga lobster yang sudah berukuran konsumsi.

Sehingga ketika negara lain membeli benur dari Indonesia kemudian membudidayakan hingga berukuran layak konsumsi, keuntungan yang didapatkan negara tersebut sangatlah besar.

"Kalau BBL dijual misalnya, yang kaya itu negara yang membeli karena dia tahan satu tahun saja, dia sudah bisa mendapatkan angka (harga) yang berpuluh-puluh atau beratus-ratus persen kenaikannya (dari harga benur)," jelas dia.

Dia menekankan, bakal menghentikan ekspor benur dengan melibatkan pihak Kepolisian RI guna mencegah terjadinya kecurangan atau penyelundupan. Aturan terkait pelarangan eskpor benur ini sedang dalam proses penyelesaian.

Baca juga: Lebih Baik Mana, Utang Pakai KTA atau Kartu Kredit?

Seperti diketahui, kebijakan mengenai ekspor benur memang cukup kontroversial. Pada masa kepemimpinan mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti ekspor benur telah dilarang.

Namun, keran ekspor benih lobster itu dibuka oleh Menteri KP selanjutnya, Edhy Prabowo, ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI.

Kebijakan ekspor benur itu pun menuai kritikan karena dalam realiasinya banyak kejanggalan, yang akhirnya menyeret Edhy sebagai tersangka dalam lingkaran kasus suap ekspor benur. Hingga akhirnya KKP saat ini memutuskan menghentikan sementara ekspor benur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.