Begini Nasib Karyawan Outsourcing di Peraturan Terbaru Jokowi

Kompas.com - 01/03/2021, 09:34 WIB
Produksi alat pelindung diri (APD) di Cut Nyak Konveksi Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Konveksi di bawah naungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Depok ini memproduksi 100 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOProduksi alat pelindung diri (APD) di Cut Nyak Konveksi Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Konveksi di bawah naungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Depok ini memproduksi 100 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pekerja alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Pengaturan karyawan outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 tersebut secara otomatis merevisi pasal-pasal yang mengatur outsourcing di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). 

Dalam peraturan terbaru, pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari dua kontrak kerja, yakni kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Baca juga: Aturan Baru Jokowi: Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama


Di UU lama atau UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja bagi pekerja outsourcing adalah hanya menggunakan PKWT. Selain itu, kontrak kerja tersebut harus dibuat secara tertulis.

"Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT," bunyi Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021.

Pasal kontroversial

Namun demikian, dalam kontrak PKWT dan PKWTT di semua pasal-pasal PP baru tersebut, pemerintah tak menyebutkan apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas.

Sebagai informasi, di UU Ketenagakerjaan atau peraturan lama secara tegas menyebutkan, pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi," bunyi Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sementara di pasal PP turunan UU Cipta Kerja, tak dicantumkan lagi batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Posko THR, Serikat Pekerja: Jangan Sekedar 'Lips Service'

Ada Posko THR, Serikat Pekerja: Jangan Sekedar "Lips Service"

Whats New
Daftar Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Semarang 2021

Daftar Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Semarang 2021

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Segudang Kendala UMKM

Sri Mulyani Ungkap Segudang Kendala UMKM

Whats New
Ekspor Melejit, Sri Mulyani Nilai Daya Saing Produk RI Meningkat

Ekspor Melejit, Sri Mulyani Nilai Daya Saing Produk RI Meningkat

Whats New
Bank Sentral Inggris Buka Kemungkinan Terbitkan Mata Uang Digital

Bank Sentral Inggris Buka Kemungkinan Terbitkan Mata Uang Digital

Whats New
Seminggu Puasa, Bagaimana Harga Telur, Daging Ayam, dan Cabai Secara Nasional?

Seminggu Puasa, Bagaimana Harga Telur, Daging Ayam, dan Cabai Secara Nasional?

Whats New
Turun Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Belajar Kaligrafi Sederhana untuk Anak | Ibu Rumah Tangga Jadi Anak Desain | Seni Mencungkil Kolang-kaling

[KURASI KOMPASIANA] Belajar Kaligrafi Sederhana untuk Anak | Ibu Rumah Tangga Jadi Anak Desain | Seni Mencungkil Kolang-kaling

Rilis
Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Whats New
Ini Daftar Bank yang Tawarkan Bunga Deposito Tertinggi

Ini Daftar Bank yang Tawarkan Bunga Deposito Tertinggi

Whats New
Menko Airlangga: Kasus Aktif Covid Turun, Pertumbuhan Belanja Nasional Meningkat

Menko Airlangga: Kasus Aktif Covid Turun, Pertumbuhan Belanja Nasional Meningkat

Whats New
Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

Whats New
Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Whats New
Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X