Jokowi Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri, Pengamat: Itu Hanya Slogan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan dan meminta masyarakat agar ajakan untuk membenci produk-produk luar negeri disuarakan.

Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Menanggapi hal itu ekonom Indef Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Presiden kurang konsisten dengan realitas yang terjadi. Dia menilai pernyataan itu hanya menjadi slogan.

Baca juga: Pemerintah Impor Gula dan Daging Sapi untuk Kebutuhan Selama Ramadhan

Sebab menurut dia, berdasarkan fakta, kontribusi impor bahan baku dan barang modal cukup tinggi selama 6 tahun belakangan karena adanya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah.

"Besi baja impornya besar sekali. Tahun 2019 nilainya 10,3 miliar dollar AS, tahun 2020 6,8 miliar dollar AS. Jadi sebenarnya sikap Presiden ini kurang konsisten dan hanya jadi slogan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Dia berpendapat untuk mengurangi kegiatan impor material dari proyek pemerintah saja kurang dikendalikan, apalagi untuk memberitahukan ke masyarakat dan swasta untuk merem belanja produk-produk impor, cukup sulit sekali.

Di samping itu, Bhima juga mengatakan, kehadiran platform e-commerce juga menyuburkan impor. Bahkan kegiatan impor pun bisa dilakukan walau hanya secara pintu ke pintu karena tidak adanya kebijakan kongkrit untuk mengendalikan.

Dia menilai, pemerintah terkesan diam saja ketika alur distribusi impor barang konsumsi melibatkan suntikan modal dari investor asing ke platform e-commerce.

Baca juga: Menkop Teten Panggil Shopee Terkait Seller Asal China Mr Hu yang Jual Produk Murah

Oleh sebab itu, Bhima menyarakan agar pemerintah jangan berhenti pada slogan saja. Tetapi, lebih dari itu, harus bisa mengeluarkan kebijakan yang langsung dirasakan untuk membendung dominasi barang impor.

"Kalau sekadar slogan semua orang juga bisa," ucapnya.

Selain itu, Bhima juga menyarankan pemerintah untuk menyiapkan ahli hukum terbaik yang berada di level sengketa internasional untuk mengantisipasi bilamana Indonesia digugat oleh negara mitra dagang ke Word Trade Organization (WTO).

"Jangan hanya perang retorika saja tapi siapkan juga ahli hukum yang terbaik," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri