Kompas.com - 04/03/2021, 13:51 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengadakan rapat koordinasi secara daring membahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (16/2/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengadakan rapat koordinasi secara daring membahas terkait percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta tidak ada lagi pembangunan infrastruktur di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lantaran, kondisi tanah yang dinyatakan tidak stabil.

"Di Palu, jangan diberikan izin lagi membangun di situ.  Dari BMKG sudah mengatakan bahwa tanahnya sangat labil," ujarnya dalam tayangan virtual BNPB Indonesia, Kamis (4/3/2021).

Luhut kekeuh tak ingin pemerintah pusat maupun daerah memberikan izin pembangunan infrastruktur di kota tersebut, meski ada rekomendasi tidak akan terjadi kondisi tanah yang labil dalam 10 tahun ke depan.

Baca juga: Luhut: Pejabat Jangan Sombong dan Merasa Hebat

Kalau ada yang memberikan izin, Luhut mengingatkan bahwa mereka kelak harus bertanggung jawab apabila terjadi masalah. Terutama di saat terjadi bencana.

"Tapi kita tetap ngotot 'enggak ada kok 10 tahun (bencana atau gempa)'. Ya kalau 10 tahun memang enggak ada, tapi nanti 11 tahun, 12 tahun atau 13 tahun terjadi, rakyat kita jadi korban. Terus nanti Anda yang menandatangani izin itu harus betul-betul bertanggung jawab," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Luhut juga berbagai piphak untuk waspada terkait potensi gempa di wilayahnya.

"Kemudian, potensi gempa di 2021 yang perlu diwaspadai itu Bengkulu, Mentawai itu sudah ada. Selatan Bali, karena Australia itu lempengannya dorong ke atas. Ini kita terus waspadai semua," sebutnya.

Oleh sebab itu, kata Luhut, masyarakat, pengusaha maupun pemerintah harus mematuhi aturan apabila adanya rencana penataan suatu wilayah di seluruh daerah. Dengan tujuan meminimalkan korban bencana.

"Jadi, kalau ada aturan perintah untuk menata dengan baik, kita harapkan rakyat juga patuh, pengusaha patuh, kita semua patuh. Supaya jangan terjadi korban yang tidak perlu, karena ada prediksi bahaya yang terjadi," katanya.

Baca juga: Luhut Sindir Pejabat yang Enggan Gunakan Produk Dalam Negeri



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

Whats New
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Menghadapi Bisnis Online 'Kaleng-kalengan' | Bisnis Hotel dan 'Smoking Room' | Merger Gojek-Tokopedia

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Menghadapi Bisnis Online "Kaleng-kalengan" | Bisnis Hotel dan "Smoking Room" | Merger Gojek-Tokopedia

Rilis
Daftar Lelang Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak, Harga Mulai Rp 11,3 Juta

Daftar Lelang Mobil Murah Sitaan Ditjen Pajak, Harga Mulai Rp 11,3 Juta

Spend Smart
Harga Aset Kripto Rontok, Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 695 Juta

Harga Aset Kripto Rontok, Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 695 Juta

Whats New
THR 2021 Cair? Jangan Lupa Bayar Utang, Menabung dan Investasi

THR 2021 Cair? Jangan Lupa Bayar Utang, Menabung dan Investasi

Spend Smart
Karyawan Kontrak dan Outsourcing Bisa Dapat KPR Murah, Ini Syaratnya

Karyawan Kontrak dan Outsourcing Bisa Dapat KPR Murah, Ini Syaratnya

Whats New
XL Axiata Tebar Dividen Rp 339,4 Miliar

XL Axiata Tebar Dividen Rp 339,4 Miliar

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Pekan Depan, Ini Tingkat Kuponnya

Pemerintah Lelang SUN Pekan Depan, Ini Tingkat Kuponnya

Earn Smart
Maret 2021, Uang Beredar Tumbuh Melambat Jadi Rp 6.888 Triliun

Maret 2021, Uang Beredar Tumbuh Melambat Jadi Rp 6.888 Triliun

Whats New
Indonesia Ekspor Perdana Produk Semangka ke Uni Emirat Arab

Indonesia Ekspor Perdana Produk Semangka ke Uni Emirat Arab

Whats New
Pangsa Pasar Keuangan Syariah di RI Masih Belum Capai 'Double Digit'

Pangsa Pasar Keuangan Syariah di RI Masih Belum Capai "Double Digit"

Whats New
S&P dan R&I Pertahankan Peringkat Utang RI, Ini Komentar Pemerintah

S&P dan R&I Pertahankan Peringkat Utang RI, Ini Komentar Pemerintah

Whats New
Daging Beku Belum Terlalu Diterima oleh Pasar, Ini Kata Importir

Daging Beku Belum Terlalu Diterima oleh Pasar, Ini Kata Importir

Whats New
AP I Perketat Syarat Perjalanan Udara di 15 Bandara

AP I Perketat Syarat Perjalanan Udara di 15 Bandara

Whats New
Perempuan Jadi 'Direktur Keuangan' Keluarga, Perhatikan Ini Saat Kelola Anggaran

Perempuan Jadi 'Direktur Keuangan' Keluarga, Perhatikan Ini Saat Kelola Anggaran

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X