Susi Pudjiastuti: Impor Garam Harusnya Tak Lebih dari 1,7 Juta Ton

Kompas.com - 22/03/2021, 09:09 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membuka keran impor garam untuk tahun ini. Rencananya, garam yang diimpor berjumlah 3 juta ton.

Fenomena impor garam ini menarik perhatian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi berpendapat, impor garam yang berlebihan akan merugikan petambak garam.

"Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih, harga garam petani kita akan hancur lagi, please," ungkap Susi Pudjiastuti dalam akun Twitternya, dikutip Senin (22/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Impor Garam 3 Juta Ton Tahun Ini

Menurut Susi, impor garam berkaitan erat dengan harga garam dalam negeri. Bila impor dibatasi, harga garam lokal pun akan meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2015-2018.

Kala itu, harga garam mampu mencapai Rp 2.500 per kilogram. Adapun sejak Desember 2020, rerata harga garam bertahan di Rp 600 per kilogram. Sejak wacana impor bergulir, harganya kembali menyusut ke kisaran Rp 500 hingga 550 per kilogram.

"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500," ungkap Susi.

Sayang sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur soal neraca garam dicabut.

Aturan lantas diganti menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Dalam beleid, pemberian rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, diberikan kepada Menteri Perindustrian.

"Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," keluh Susi sembari menyematkan emoticon menangis.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Garam dari Negara Mana Saja?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Whats New
Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Whats New
Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Whats New
Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Whats New
Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Whats New
Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Whats New
Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Whats New
Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

Rilis
Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Whats New
Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Proses Perizinan dan Pengadaan Lahan Habiskan 50 Persen Total Waktu Pengembangan Hulu Migas

Whats New
Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Lokasi Tukar Uang untuk Lebaran Wilayah Jabodebek di BTN dan Mandiri

Whats New
Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Para Komisaris BUMN Waskita: Eks Kapolri, Jaksa, hingga Relawan Jokowi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X