Susi Pudjiastuti: Impor Garam Harusnya Tak Lebih dari 1,7 Juta Ton

Kompas.com - 22/03/2021, 09:09 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membuka keran impor garam untuk tahun ini. Rencananya, garam yang diimpor berjumlah 3 juta ton.

Fenomena impor garam ini menarik perhatian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi berpendapat, impor garam yang berlebihan akan merugikan petambak garam.

"Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih, harga garam petani kita akan hancur lagi, please," ungkap Susi Pudjiastuti dalam akun Twitternya, dikutip Senin (22/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Impor Garam 3 Juta Ton Tahun Ini

Menurut Susi, impor garam berkaitan erat dengan harga garam dalam negeri. Bila impor dibatasi, harga garam lokal pun akan meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2015-2018.

Kala itu, harga garam mampu mencapai Rp 2.500 per kilogram. Adapun sejak Desember 2020, rerata harga garam bertahan di Rp 600 per kilogram. Sejak wacana impor bergulir, harganya kembali menyusut ke kisaran Rp 500 hingga 550 per kilogram.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500," ungkap Susi.

Sayang sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur soal neraca garam dicabut.

Aturan lantas diganti menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Dalam beleid, pemberian rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, diberikan kepada Menteri Perindustrian.

"Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," keluh Susi sembari menyematkan emoticon menangis.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Garam dari Negara Mana Saja?


Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap alasan pemerintah berencana impor garam. Alasan ini tak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni kurangnya kualitas garam lokal.

Kualitas dan kuantitas garam lokal disebut belum sesuai untuk kebutuhan industri. Lutfi menilai, kurang baiknya kualitas dalam negeri seharusnya bisa dilihat pelaku usaha sebagai peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan industri garam.

"Garam itu kualitasnya berbeda. Di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri tersebut," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Saya

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.