Menaker: Tata Kelola Penempatan Anak Buah Kapal Dibenahi

Kompas.com - 14/04/2021, 15:16 WIB
Aktivis buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera asing. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATAktivis buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Selama ini pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing rentan menjadi korban eksploitasi.

"Pemerintah berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Buruh Minta Menaker Tidak Keluarkan Surat Edaran Pembayaran THR Dicicil

Ida mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

“Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara,” jelas dia.

Menaker Ida menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini membawa harapan agar pelindungan ABK menjadi lebih lengkap/paripurna mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar K/L terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar...'

"Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar..."

Whats New
Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Whats New
Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Whats New
Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Earn Smart
[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

Whats New
Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X