Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Kompas.com - 20/04/2021, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pergerakan masyarakat lewat larangan mudik Lebaran sangat berdampak pada sektor transportasi, tak terkecuali pada industri perusahaan otobus (PO). Tahun ini larangan mudik pun kembali diberlakukan pada 6-17 Mei 2021.

Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Steven Hambali mengatakan, kebijakan larangan mudik itu seharusnya dibarengi pemberian insentif bagi industri PO bus untuk bisa bertahan.

Sebab para pengusaha PO bus telah kehilangan momentum untuk mendapat pemasukan di periode itu, padahal ada banyak beban operasional yang tetap harus dibayarkan.

Seperti halnya tagihan kredit perbankan, leasing, biaya listrik, kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Kita inginnya kalau di larang (mudik), artinya kan tagihan dan kewajiban itu semua harusnya ditangguhkan atau ditanggung pemerintah," ujar Anthony kepada Kompas.com, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Menurut Anthony, pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar ada keringanan kredit. Namun, hasilnya tak seperti yang diharapkan.

Regulator menilai perbankan juga dalam kondisi yang berat di tengah masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, persoalan relaksasi kredit bagi industri ini dikembalikan lagi kepada pihak bank.

Padahal, kata Anthony, kondisi yang dialami industri PO bus lebih memprihatinkan. Saat ini, perusahaan tak lagi bicara keuntungan melainkan berupaya untuk tetap bertahan di tengah tekanan pandemi.

Hal ini berbeda dengan kondisi perbankan yang meski terdampak pandemi, namun tetap mampu membukukan laba dalam kinerja keuangannya.

"Beban bank memang besar, tapi bisa di lihat datanya di 2020 itu enggak ada perbankan yang rugi, memang labanya turun. Tapi kalau kami ini sudah hidup mati, sudah enggak ngomong laba lagi, jadi ini levelnya enggak sama," jelas dia.

Baca juga: Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Hal inilah yang diharapkan Anthony bisa diatur oleh pemerintah sebagai regulator agar meringankan beban PO bus di masa pandemi. Terlebih pada 2020 maupun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang mudik.

"Harusnya karena mereka yang meregulasi, bisa melihat dari sisi perusahaannya, misal ini berizin lengkap, asetnya kendaraannya dijadikan jaminan di leasing, maka karena Lebaran ini ditiadakan mudik, maka bisa kasih relaksasi 6 bulan enggak usah bayar cicilan, karena memang itu pemerintah yang suruh," ungkapnya.

Anthony pun menekankan, dirinya berharap ada insentif dari pemerintah untuk membantu PO bus bisa bertahan melewati masa sulit pandemi.

Menurutnya, banyak PO bus yang sudah tutup karena tak mampu bertahan. Bahkan Anthony mengaku telah menjual 50 bus di tahun lalu agar perusahaan bisa tetap beroperasi.

"Ini dampaknya besar sekali (larangan mudik terhadap industri PO bus), sebenarnya semua protes, tapi mau gimana lagi, kita harus ikuti aturan pemerintah. Cuma yang gemas itu, kita enggak diajak duduk bareng cari solusi," kata Anthony.

Baca juga: Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang, Sandiaga: Pariwisata Bukan Jadi Masalah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Mendag Zulhas Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

BNI Dukung UMKM Wiracana Handfan Tembus Pasar Ekspor ke 10 Negara Lebih

Rilis
SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

SKK Migas Klaim Sudah Punya Solusi untuk Proyek Migas yang Mangkrak

Whats New
IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,4 Triliun

Whats New
3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

3 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Buwas: Bulog Jamin Kebutuhan Beras Tersedia di Masyarakat dengan Harga Terjangkau

Whats New
Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag Musnahkan Produk Elektronik hingga Pakaian Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Whats New
Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Kunjungi Yayasan Sinar Pelangi, Sido Muncul Tambah Nominal Donasi Jadi Rp 320 Juta

Whats New
Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Pemerintah Alokasikan PMN Rp 258 Miliar untuk Mengalirkan Listrik 97 Desa Terpencil di NTT

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.