Jokowi Ganti BKPM Jadi Kementerian Investasi, Bedanya Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan kementerian baru, Kementerian Investasi, yang merupakan perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejalan dengan itu, Jokowi juga melantik Bahlil sebagai Menteri Investasi yang baru pada Rabu (28/4/2021). Ia sudah dipercaya sebagai Kepala BKPM sejak 23 Oktober 2019.

Lalu apa perbedaan Kementerian Investasi dengan BKPM?

Dalam konferensi pers usai dilantik menjadi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan perbedaan kewenangan BKPM dan Kementerian Investasi.

Dikutip dari Antara, Kamis (29/4/2021), BKPM selama ini hanya mengeksekusi regulasi tapi tak memiliki kewenangan untuk menyusunnya.

Baca juga: Profil Bahlil: Tukang Pikul, Supir Angkot, Hingga Menteri Investasi

Naiknya status BKPM menjadi Kementerian Investasi akan jadi titik di mana lembaga itu akan bisa membuat dan mengintegrasikan urusan investasi secara komprehensif.

"Dan kita bisa menjadi vocal point untuk menghubungkan, mengolaborasi, menjahit sektor-sektor investasi. Posisinya sama dengan kementerian lain," kata Bahlil Lahadalia.

Kementerian Investasi pun bertekad untuk mengurus semua investasi, tak hanya dari dalam dan luar negeri juga tak hanya mengurus investasi skala besar melainkan pula yang kecil.

Kementerian Investasi juga akan melakukan kolaborasi investasi besar dengan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Kerugian Korupsi Asabri dan Jiwasraya Setara Harga 8 Kapal Selam Baru

"Bapak Presiden memerintahkan kami harus mengurus pengusaha semuanya. Tidak boleh ada pengurusan negara tertentu saja atau satu daerah tertentu saja. Semuanya rata berdasarkan aturan. Ini bagian implementasi sila keempat demokrasi ekonomi," kata Bahlil Lahadalia.

Sejak menjadi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia sudah memikul sejumlah beban, salah satunya target realisasi investasi Rp 900 triliun. Target tersebut bahkan disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada Bahlil.

Selain target investasi bernilai fantastis, Menteri Investasi juga diminta untuk terus mendorong investasi berkualitas. Investasi berkualitas yang dimaksud yaitu investasi yang merata antara Jawa dan luar Jawa.

Menteri Investasi juga diminta untuk memadukan pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan UMKM. Tidak lupa, satu hal prioritas, yaitu mempercepat pengurusan perizinan.

Baca juga: UAS Ajak Patungan Beli Kapal Selam, Berapa Harga Per Unitnya?

"Itu perintah Bapak Presiden. Karena menahan izin itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menahan izin itu sama dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Bahlil Lahadalia.

Dengan naik pangkatnya BKPM jadi Kementerian Investasi diharapkan pula dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk masuk dan menanamkan modal di Indonesia.

Aliran modal di Tanah Air akan mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan ujungnya berdampak pula untuk turut mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

Profil Bahlil Lahadalia

Bahlil sendiri merupakan menteri dari unsur pengusaha. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, pada 7 Agustus 1976 itu punya latar belakang sebagai pengusaha dengan memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai induk perusahaan.

Baca juga: Mengintip Gaji Take Home Pay Jaksa Pinangki sebagai PNS Kejagung

Dengan pengalamannya sebagai pengusaha, Bahlil Lahadalia pun pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2015–2019.

Di dunia politik, Bahlil Lahadalia pernah bergabung sebagai kader Partai Golkar. Namun ia sudah keluar dari partai tersebut pada 2009.

Meski lahir di Maluku, Bahlil Lahadalia melanjutkan sekolah dan meraih gelar sarjananya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua.

Manis karirnya saat ini sungguh berbeda dengan pahitnya kehidupan yang dijalaninya sejak kecil.

Baca juga: Intip Nominal THR PNS 2021 yang Masuk Rekening

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil Lahadalia kerap menceritakan pengalaman hidupnya yang merupakan seorang putra dari ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu sebagai tukang cuci. Kondisi tersebut membuatnya mandiri dan punya tekad kuat untuk sukses.

"Ketika SD, saya harus pikul kelapa dari gunung api untuk membiayai uang sekolah saya. Ketika saya melanjutkan sekolah ke Papua, saya berjualan kue dari rumah ke rumah, dari hasil yang Ibu saya buat. Saya juga pernah menjual koran, menjadi kondektur dan sopir angkot. Tapi saya tidak pernah malu," kisah Bahlil Lahadalia dalam suatu kesempatan.

"Bertransformasi dari hidup susah, pernah menjadi kondektur dan sopir angkot, lalu bisa menjadi Ketua Umum HIPMI, yang baru kali itu berasal dari Timur. Kini, 44 tahun kemudian, dipercaya oleh Bapak Presiden untuk mengemban amanah menjadi Kepala BKPM. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, padahal Sudah Ada BKPM