Buru Obligor BLBI, Kemenkeu: Kita Akan Kejar Asetnya di Mana Pun Berada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengejar aset dari para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pasalnya, aset negara yang perlu ditagih kepada 22 obligor itu tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 110 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, negara akan terus menagih aset hingga dapat. Dia tak memungkiri, pengejaran aset bisa dilakukan hingga ke luar negeri.

Baca juga: Sri Mulyani: Dana BLBI Rp 110 Triliun Akan Ditagih ke 22 Obligor

"Pada dasarnya pemerintah akan menagih, sehingga kalaupun kita harus menagih dan melakukan pengejaran aset ke luar negeri, itu akan kita lakukan," ucap Rionald dalam Bincang Bareng DJKN secara virtual, Jumat (30/4/2021).

Pengejaran aset bakal dilakukan selama biaya pengejaran lebih ekonomis dibanding nilai aset yang dikejar.

Adapun saat ini pemerintah masih menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Berkas tersebut nantinya disampaikan kepada Dewan Pengarah Satgas BLBI.

Baca juga: BI: Kami Beli SBN Jangan Diartikan Bailout atau BLBI

"Intinya kita akan kejar asetnya di manapun aset itu berada. Manakala nilai pengejaran asetnya ekonomis dibanding dengan biaya mengejar," ucap Rionald.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah berkomitmen menagih utang kepada 22 obligor BLBI dengan total Rp 110 triliun.

Wanita yang akrab disapa Ani itu mengungkapkan, penagihan dilakukan pemerintah bersama Satgas yang sebelumnya dibentuk Jokowi tak beberapa lama selang KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) BLBI.

Baca juga: Pemerintah Kejar Obligor BLBI yang Belum Lunasi Kewajiban