Soal Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya, Pengamat: Negara Hadir Tapi Intimidatif

Kompas.com - 14/05/2021, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak dari kasus fraud (kecurangan) di manajemen Asuransi Jiwasraya masih berlanjut. Para pemegang polis yang merasa dirugikan belum kunjung usai memperjuangkan hak-haknya.

Gugatan demi gugatan terus bergulir di meja hijau. Meski pemerintah sudah berupaya mencari jalan keluar, opsi itu dianggap masih merugikan pemilik polis dan tak mendengarkan suara pemilik polis.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai, kehadiran negara untuk menangani kasus Asuransi Jiwasraya terkesan intimidatif. Hal ini tecermin dari opsi restrukturisasi yang diberikan.

Baca juga: Minta Negara Hadir di Kasus Jiwasraya, BPKN Kirim Surat ke Jokowi

Dalam penawaran, pemegang polis/kreditur diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan persetujuan restrukturisasi. Bila setelah jangka waktu tersebut pemegang polis tidak menyampaikan persetujuannya, maka dianggap menyetujui restrukturisasi atau dengan istilah negative confirmation.

"Negara sudah hadir tapi bersifat intimidatif. Tidak menghormati perjanjian antara pemegang polis dengan penanggung yang dilindungi Hukum Perdata," kata Irvan kepada Kompas.com, Jumat (14/5/2021).

Kesepakatan yang memaksa itu tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1338 KUH Perdata.

Opsi restrukturisasi tidak bisa dilakukan sepihak oleh Jiwasraya, melainkan harus mendapat persetujuan dari kreditor termasuk pemegang polis. Dengan kata lain, perlu ada iktikad baik (utmost good faith) dalam setiap pengambilan keputusan.

"Bahwa perjanjian harus mengandung itikad baik dan asas kesepakatan, juga asas Pacta Sunt Servanda sesuai pasal 1320 KUH Perdata, serta asas kebebasan berkontrak," tutur Irvan.

Oleh karena itu, Irvan meminta pemerintah turut andil semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum. Bila angkat tangan dan opsi restrukturisasi masih bersifat intimidatif, bukan tidak mungkin daftar gugatan semakin panjang.

Informasi saja, sampai saat ini terdapat 14 gugatan perkara Jiwasraya yang berlangsung, terdiri dari 12 Gugatan PMH/PKPU/PTUN di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta dan 2 perkara di PN Surabaya.

Baca juga: Kuasa Hukum: PKPU Jiwasraya Tak Perlu Izin OJK

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.