Minta Negara Hadir di Kasus Jiwasraya, BPKN Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 14/05/2021, 16:13 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengirim surat kepada presiden RI Joko Widodo untuk meminta sejumlah hak pemilik polis asuransi Jiwasraya.

Surat dengan nomor 10/BPKN/REKOM/05/2021 perihal Rekomendasi Terkait Asuransi Jiwasraya, meminta agar negara memberikan kepastian hukum dan hadir dalam menangani kasus asuransi Jiwasraya.

Mengutip surat tersebut, Jumat (14/5/2021), setidaknya ada 4 poin rekomendasi yang diajukan BPKN. Surat yang ditandatangani Ketua BPKN Rizal E.Halim tersebut ingin agar rekomendasi segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Kuasa Hukum: PKPU Jiwasraya Tak Perlu Izin OJK

"Kami berharap dan sangat menghargai apabila Bapak Presiden dapat memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut rekomendasi tersebut," tulis BPKN.

Rekomendasi pertama adalah menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak-hak konsumen.

Hak yang dimaksud, antara lain hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian bila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, BPKN meminta negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan pasal 29 UUPK Asuransi Jiwasraya, akibat kesalahan manajemen perusahaan asuransi itu dalam melakukan pengelolaan dana.

"Konsumen selaku pemegang polis berhak atas polis yang telah dibayarkan dan asuransi Jiwasraya wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat/membayar klaim," tulis surat tersebut.

Kemudian, dia juga meminta polis anuitas pensiunan BUMN perlu dikeluarkan dari program restrukturisasi Jiwasraya.

Baca juga: Kerugian Korupsi Asabri dan Jiwasraya Setara Harga 8 Kapal Selam Baru

Selanjutnya meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kepada para pensiunan bahwa haknya akan tetap dibayarkan sebagaimana ketentuan penutupan kewajiban top up diselesaikan dalam internal kementerian dan BUMN terkait, bila polis anuitas pensiunan BUMN tetap direstrukturisasi.

Adapun keempat rekomendasi itu sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen serta ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf a jo. pasal 32 UU Nomor 8 Tahun 1999.

Tercatat hingga tahun 2021 per tanggal 19 April, BPKN telah menerima pengaduan konsumen dengan total 2.171 pengaduan konsumen.

"Pengaduan konsumen tersebut berasal dari sektor jasa keuangan dengan 1.688 pengaduan konsumen, dan sejumlah 1.617 pengaduan konsumen di antaranya adalah terkait dengan perusahaan jasa asuransi," ulasnya.

Baca juga: Jadi Penyelamat Jiwasraya, IFG Life Bakal Berorientasi Proteksi

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Whats New
Berdikari Datangkan Gandum untuk  Stabilisasi Harga Pakan

Berdikari Datangkan Gandum untuk Stabilisasi Harga Pakan

Whats New
Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Tak Penuhi Panggilan hingga Mengaku Tak Punya Utang

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Tak Penuhi Panggilan hingga Mengaku Tak Punya Utang

Whats New
Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Capai 1 Juta Kali

Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Capai 1 Juta Kali

Rilis
Amazon Beri Mobil dan Uang Tunai ke Karyawan yang Sudah Divaksinasi

Amazon Beri Mobil dan Uang Tunai ke Karyawan yang Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Cek Ongkir Pos Indonesia Lewat Handphone

Cara Cek Ongkir Pos Indonesia Lewat Handphone

Whats New
Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Diperluas, Simak Cara Daftar dan Penggunaannya

Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Diperluas, Simak Cara Daftar dan Penggunaannya

Whats New
Sebelum Beli Valas, Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Sebelum Beli Valas, Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Spend Smart
IHSG Bergerak di Zona Hijau pada Awal Perdagangan

IHSG Bergerak di Zona Hijau pada Awal Perdagangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.