KILAS

Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Kompas.com - 19/05/2021, 08:25 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
 
DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi soal laporan konsultasi dan pengaduan soal THR Keagamaan dari para pekerja hingga buruh, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Topik konsultasi dan pengaduan yang dilaporkan

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut mengungkapkan lima topik konsultasi yang diadukan masyarakat ke Posko THR 2021 .

“Pertama, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kedua, THR bagi pekerja yang telah menyelesaikan kontrak kerja, sedangkan ketiga adalah THR bagi pekerja yang dirumahkan,” ujarnya.

Baca juga: KSPI: Masih Banyak Perusahaan yang Belum Bayar THR

Topik konsultasi kelima, sambung dia, perhitungan THR bagi pekerja dengan upah yang disesuaikan pada masa pandemi Covid-19. Kelima, THR bagi pekerja dengan status hubungan kemitraan (contohnya ojek dan taksi online).

Sementara itu, untuk pengaduan, Ida mengaku, terdapat lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.

Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji, dan kelima THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait," kata Ida.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR

Langkah berikutnya, lanjut dia, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) secara rutin dengan seluruh Kadisnaker provinsi, kabupaten, kota dan tim Posko THR.

Rakor tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Anwar menegaskan, pegawai pengawas akan melakukan penegakan hukum pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

“Hal ini dilakukan apabila THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sanksi administratif tersebut, kata Anwar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Artinya, bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.