KILAS

Terima 1.860 Laporan THR, Kemnaker Kumpulkan Kadisnaker Seluruh Indonesia

Kompas.com - 20/05/2021, 19:43 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengumpulkan seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR secara virtual untuk evaluasi tindak lanjut pengenaan pengaduan daerah dan rencana rekomendasi sanksi, Kamis (20/5/2021). DOK. Humas KemnakerSekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengumpulkan seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR secara virtual untuk evaluasi tindak lanjut pengenaan pengaduan daerah dan rencana rekomendasi sanksi, Kamis (20/5/2021).

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan, dari data yang berhasil dihimpun Tim Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Kemnaker, per Selasa (18/5/2021), terdapat 1.860 laporan terkait THR yang masuk.

Laporan tersebut terdiri dari 710 konsultasi dan 1.150 pengaduan THR. Adapun 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

“Dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR, pembayaran sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapannya,” ujarnya.

Ia memaparkan, terdapat lima permasalahan pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) yang menonjol selama tahun 2021.

Baca juga: Posko THR Ditutup Hari Ini, Menaker Ida Ingatkan Masyarakat Segera Lapor Bila Ada Masalah THR

Lima permasalahan itu, yakni pencicilan THR oleh perusahaan, pembayaran 20-50 persen, THR tidak dibayar penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji, serta THR tidak dibayarkan karena perusahaan terdampak Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kami memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menyediakan Posko THR dan melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat, sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5/2021).

Untuk mewujudkan keefektifan program pengaduan, Kemnaker juga mengumpulkan seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR untuk evaluasi tindak lanjut pengenaan pengaduan daerah dan rencana rekomendasi sanksi.

Pengumpulan para Kadisnaker itu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor) secara virtual yang turut mengajak Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia, Kamis.

Baca juga: Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

“Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR di berbagai daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk fasilitas pemerintah setelah pekerja atau buruh melaporkan pengaduan, konsultasi, dan informasi tentang THR tahun ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Ketergantungan dengan Produk Impor Harus Ditekan

Erick Thohir: Ketergantungan dengan Produk Impor Harus Ditekan

Rilis
BCA Sudah Raup Laba Bersih Rp 23,2 Triliun hingga September 2021

BCA Sudah Raup Laba Bersih Rp 23,2 Triliun hingga September 2021

Whats New
Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Whats New
Nasabah Tak Perlu Bayar Utang ke Pinjol Ilegal, Apa Dasar Hukumnya?

Nasabah Tak Perlu Bayar Utang ke Pinjol Ilegal, Apa Dasar Hukumnya?

Whats New
Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Lelang 7 Seri SUN Pekan Depan, Pemerintah Targetkan Serap Rp 8 Triliun

Whats New
Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Kini Boleh Naik Pesawat

Whats New
Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

Niat Hati Buat Aduan pada CS Bank lewat Media Sosial Malah Kena Jebakan Penipuan

BrandzView
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Penjualan Kendaraan Diprediksi Capai 900.000 Unit Tahun Depan

Whats New
Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Setop Penjualan Mobil Konvensional pada 2050

Whats New
Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun hingga Kuartal III 2021

Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun hingga Kuartal III 2021

Whats New
Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Whats New
Lewat 'Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja', Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Rilis
Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Whats New
Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.