ASN Bekerja dari Bali, Apakah Boleh Bawa Keluarga?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah merancang program bekerja dari Bali (Work from Bali/WFB) untuk ASN kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi difasilitasi negara.

Terdapat 7 kementerian yang dikomandoi Kemenko Maritim, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan, program ini diberlakukan agar pariwisata Bali kembali pulih setelah terhantam pandemi Covid-19.

Baca juga: PNS Pusat Bakal Ngantor dari Resort Hotel di Bali, Dibiayai Negara?

Berdasarkan usulan Kemenparekraf, setidaknya 25 persen ASN di tiap kementerian di bawah komando Kemenko Maritim akan bekerja dari Bali. Namun dia menegaskan, keluarga ASN tidak boleh diajak berlibur ke Bali dengan biaya dari negara.

"Apakah ASN harus bawa keluarga? Kami merekomendasikan supaya keluarga juga tidak diikutsertakan," kata Vinsensius dalam konferensi virtual Program Work From Bali, Sabtu (22/5/2021).

Dia mengungkapkan, keluarga tidak bisa ikut serta karena program WFB menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Membawa keluarga berpotensi menciptakan kerumunan sehingga tak efektif mencegah penyebaran Covid-19.

"Supaya betul-betul nanti kita bisa membatasi jumlah dan juga mengawasi dengan baik protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sangat ketat sekali sehingga kita bisa menekan transmisi pandemi Covid-19," ungkap dia.

Lagipula kata Vinsensius, Kemenparekraf merekomendasikan tidak semua ASN bisa bekerja dari Bali.

ASN yang diizinkan WFB adalah ASN dengan jenis pekerjaan kesekretariatan. Selain itu, rapat-rapat offline kementerian akan dilaksanakan dari Bali secara hybrid.

"Jadi tetap ASN saja yang berurusan dengan kesekretariatan, juga rapat-rapat, FGD (focus group discussion), meeting, segala macam di Bali," sebut dia.

Baca juga: Terungkap, Alasan Luhut Minta PNS Pusat Kerja dari Bali

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan, pencanangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.

Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal.

Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," kata Odo beberapa waktu lalu.

Baca juga: Sri Mulyani Minta APBN Dihemat, tetapi Luhut Minta PNS Kerja dari Hotel di Bali