Kompas.com - 24/05/2021, 13:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara dari sisi pajak pada bulan April 2021 mencapai Rp 374,9 triliun.

Perolehan itu mencapai 30,94 persen dari target pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Meksi masih terkontraksi -0,46 persen, kontraksinya masih lebih baik dibanding tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu bulan April 2020 pertumbuhan penerimaan pajak kontraksinya -3 persen, jadi ada perubahan arah," kata Sri Mulyani dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Setoran Pajak Pelanggan Netflix hingga Zoom Tembus Rp 1,89 Triliun

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, perbaikan penerimaan pajak terjadi karena ada pemulihan di masing-masing segmen pajak. Beberapa segmen yang mulai pulih, antara lain PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPh badan terpantau tumbuh 31,1 persen, sementara PPN dalam negeri tumbuh 6,4 persen secara bruto yang menunjukkan kenaikan underlying transaction.

"Meskipun tidak semua sektor/segmen sudah pulih. Jadi tantangan kita tidak semua region, tidak semua sektor sudah pulih, namun ada yang pulih cukup nyata," beber Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyebut, strategi yang baik masih terus dibutuhkan untuk mengejar target penerimaan negara. Strategi tersebut bisa tercapai bila ada sinergi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya. Asal tahu saja, DJP akan menambah 18 KPP Madya baru sebagai bentuk tata kerja baru instansi vertikal.

Baca juga: Soal Besaran Pajak Kripto, Ini Usulan Tokocrypto dan Indodax

Rinciannya, 15 KPP Madya baru akan berada di Jawa dan 3 KPP Madya berada di luar Jawa. Sebanyak 18 KPP ini akan melengkapi 20 KPP Madya yang sudah tersedia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, 38 KPP Madya akan bertanggungjawab pada 33,79 persen penerimaan pajak negara.

"Ini kenaikan signifikan karena sebelumnya 20 KPP Madya bertanggungjawab untuk berkontribusi 19,53 persen. Dengan tambahan 18 KPP, menjadi 33,79 persen. Artinya kinerja dari KPP Madya akan sangat menentukan kinerja dari keseluruhan penerimaan pajak kita," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Bicara Reformasi Pajak 2022, Sri Mulyani Singgung soal PPN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.