Soal Besaran Pajak Kripto, Ini Usulan Tokocrypto dan Indodax

Kompas.com - 11/05/2021, 15:06 WIB
Ilustrasi mata uang kripto. SHUTTERSTOCKIlustrasi mata uang kripto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerapkan pajak pada investasi dan atau transaksi uang kripto (cryptocurrency). Sejatinya, bagi para broker pengenaan pajak bukan masalah besar. Hanya saja, para pelaku pasar berharap ada beberapa hal yang diperhatikan.

Chief Operations Officer Tokocrypto dan Ketua Umum Aspakrindo (Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, bagi Aspakrindo, pendekatan pemberian pajak pada industri aset kripto ini ada plus minusnya.

"Satu sisi bagus agar industri ini bisa lebih berkembang karena kontribusinya pada negara lewat pendapatan dari pajak tersebut," ujar dia, Senin (10/5/2021).

Baca juga: Bukan Vaksin, Menhub Usul Tes Covid-19 Gratis Buat Pemudik Via Darat Saat Arus Balik

Tapi sisi lainnya, Teguh menyarankan, pengenaan pajak ini jangan terlalu dibuat menyulitkan para trader karena memang industri ini relatif baru.

"Jangan berbuat jadi berpikir para investor untuk trading di luar Indonesia, malah jadi opportunity lost," pendapat dia.

Teguh juga menyebut jika pihaknya sudah mengirimkan ajuan proposal ke Bappebti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun saat ini belum ada respons lebih lanjut tentang hal ini. Kami mengajukan PPh final 0,05 persen yaitu setengah dari PPh final di capital market," terang dia.

CEO Indodax Oscar Damarwan berpendapat, pajak yang ideal adalah mengikuti PPh seperti pasar saham yaitu 0,1 persen final atau bisa lebih rendah. Sebab menurut dia, pola transaksi aset kripto sama seperti pasar saham sama.

Baca juga: Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Peningkatan transaksi di tiap broker disebut tumbuh cukup besar. Di Indodax Oscar bilang, rata-rata transaksi berkisar Rp 500 miliar per hari pada tahun 2021.

Teguh juga menyebut, jika rata-rata transaksi sekarang Tokocrypto sekitar 60 juta dollar AS - 80 juta dollar AS.

"Kenaikan exponentially lebih dari 200 kali," terang dia.

Sejatinya hingga kini, Ditjen Pajak belum menentukan jenis pajak pada kripto maupun penerapannya. Penerapannya bisa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penghasilan (PPh).(Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Ini pajak ideal aset kripto pendapat Tokocrypto dan Indodax



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Whats New
Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Whats New
Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Whats New
Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Whats New
PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

Whats New
Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Whats New
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Rilis
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Whats New
BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

Whats New
BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

Rilis
Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Whats New
Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Whats New
Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.