Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Kompas.com - 11/05/2021, 11:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memajaki mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih terus mengkaji potensi dan skema pajak yang sesuai untuk transaksi instrumen investasi berbentuk koin itu.

Ekonom institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemerintah perlu memperjelas posisi bitcoin sebelum dijadikan objek pajak.

Baca juga: Dogecoin Bisa buat Bayar Pergi ke Bulan, Ini Saran Pelaku Pasar Mata Uang Kripto

"Kalau ada pajak artinya aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sah sebagai alat transaksi dan investasi. Ini tidak bisa langsung loncat ke pajak, ya," kata Bhima ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Adapun saat ini, beberapa regulator masih berbeda pandangan terhadap bitcoin.

Baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat berhati-hati ketika berinvestasi dengan mata uang kripto.

Sementara Kementerian Perdagangan berencana menerbitkan bursa mata uang kripto.

Sejauh ini, Bappebti telah memberikan izin kepada 226 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan karena dianggap sebagai komoditas.

Baca juga: Aturan Bursa Aset Kripto Digodok, Ditargetkan Rampung Semester II 2021

"Harus ditegaskan dulu oleh BI dan OJK terkait posisi kripto dilarang apa legal karena masih bertentangan dengan UU Mata Uang," tutur Bhima.

Jika dipajaki, kata Bhima, secara langsung pembuat kebijakan mengamini dan mengakui bahwa mata uang kripto adalah barang yang sah dan bisa diperjualbelikan.

Tentu hal ini perlu dilihat lebih lanjut risiko dan peluangnya.

"Posisi BI masih belum jelas soal legalitas kripto. Unsur spekulasi kripto juga terlalu tinggi. Selain itu transaksi kripto sulit diawasi oleh regulator. Banyak negara bahkan melakukan pelarangan total khawatir terjadi gelembung aset," tutur Bhima.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif ICT Institutee Heru Sutadi, pemajakan terhadap mata uang kripto perlu disesuaikan dengan aturan perpajakan investasi.

Baca juga: Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Sebab, hingga kini, pemerintah masih melarang mata uang kripto dilarang sebagai alat pembayaran yang sah.

"Kalau untuk investasi boleh, hanya kesulitan mau diatur mananya, apakah penyelenggara atau pengguna? Sebab untuk penyelenggara, yang ada di sini kebanyakan hanya middle man saja, sementara penyelenggara di luar negeri bahkan ada yang tidak diketahui. Bisakah itu diatur?" pungkas Heru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Judi Online dan Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Modal Minimal

Judi Online dan Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Modal Minimal

Whats New
Erick Thohir 'Warning' Direksi BUMN, Ini Sebabnya

Erick Thohir "Warning" Direksi BUMN, Ini Sebabnya

Whats New
Angan-angan Swasembada Daging Sapi

Angan-angan Swasembada Daging Sapi

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK | Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK | Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Naik 3,1 Persen, Laba Bersih Telkom Kuartal I 2024 Capai Rp 6,3 Triliun

Naik 3,1 Persen, Laba Bersih Telkom Kuartal I 2024 Capai Rp 6,3 Triliun

Whats New
Bakal Pindah ke IKN, Erick Thohir Tawarkan Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta

Bakal Pindah ke IKN, Erick Thohir Tawarkan Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta

Whats New
Asosiasi: Usaha Angkutan Penyeberangan Bisa Terpengaruh Kenaikan Dollar AS

Asosiasi: Usaha Angkutan Penyeberangan Bisa Terpengaruh Kenaikan Dollar AS

Whats New
BSI Bidik Target Bisnis Emas Tumbuh 30 Persen pada 2024

BSI Bidik Target Bisnis Emas Tumbuh 30 Persen pada 2024

Whats New
Perusahaan Asal Singapura Jadi Investor Pertama KIT Batang Tahun Ini

Perusahaan Asal Singapura Jadi Investor Pertama KIT Batang Tahun Ini

Whats New
Ada Gejolak Global, Erick Thohir Telepon Direksi BUMN, Minta Susun Strategi

Ada Gejolak Global, Erick Thohir Telepon Direksi BUMN, Minta Susun Strategi

Whats New
Inflasi Medis Kerek Harga Premi Asuransi Kesehatan hingga 20 Persen

Inflasi Medis Kerek Harga Premi Asuransi Kesehatan hingga 20 Persen

Whats New
Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Whats New
Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Whats New
Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Whats New
Pasar Modal adalah Apa? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya

Pasar Modal adalah Apa? Ini Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com