"Ibaratnya, Buruh Dikasih Jalan Tanah yang Becek, tetapi TKA Diberi Karpet Merah..."

Kompas.com - 11/05/2021, 11:02 WIB
Ilustrasi buruh TRIBUNNEWS/DANY PERMANAIlustrasi buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti langkah pemerintah yang memberlakukan larangan mudik, sementara TKA asal China diperbolehkan masuk dengan izin kerja.

Said mengatakan, di tengah larangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing, rasa keadilan dan kebangsaan kaum buruh tercederai dengan maraknya TKA China dan India bisa masuk ke Indonesia bak melenggang kangkung, bahkan dengan mencarter pesawat.

“Ibaratnya, buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis,” kata Said Iqbal melalui siaran pers, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: TKA China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

Said Iqbal mengatakan, kondisi ini diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api.

Ia menyebut, pernyataan Menteri Tenaga Kerja hanya lip services. Sementara sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan sejauh ini belum terbukti.

Bagi buruh, datangnya TKA China dan India dengan menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor (bisa dipastikan mereka adalah buruh) dihadang di perbatasan-perbatasan kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,” tegasnya.

Baca juga: Bulan Ini Dapat THR, Gaji Ke-13 PNS Cair Bulan Depan

Kedatangan TKA dari China dan India tersebut dinilai mempertegas tujuan dihadirkannya omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Ia menilai dengan aturan tersebut, pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.

Padahal, saat ini rakyat Indonesia lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi.

“Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis,” ujar Said Iqbal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Whats New
Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Whats New
Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Whats New
Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Spend Smart
PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Whats New
Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Spend Smart
Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Whats New
Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Whats New
Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Spend Smart
Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Whats New
Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Spend Smart
Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Rilis
Dana FLPP Beralih ke BP Tapera, Bagaimana Nasib Pembeli Rumah Subsidi?

Dana FLPP Beralih ke BP Tapera, Bagaimana Nasib Pembeli Rumah Subsidi?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.