Hingga April, Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp 183,98 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Angka itu setara 26,3 persen dari pagu Rp 699,43 triliun.

Realisasi juga naik Rp 60,72 triliun dari kuartal I 2021 sebesar Rp 123,26 triliun.

"Jadi ini semuanya anggaran yang langsung dinikmati oleh masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, (25/5/2021).

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 172,35 Triliun, Berikut Rinciannya

Secara keseluruhan, realisasi di semua sektor mengalami kenaikan. Bendahara negara itu merinci, realisasi di sektor kesehatan kini mencapai Rp 31,64 triliun atau 18 persen dari pagu Rp 172,84 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk diagnostik testing dan tracing, pengadaan 32,86 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, insentif pajak kesehatan, 3T, 3M, dan biaya perawatan.

Untuk sektor perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 57,40 triliun atau 39 persen dari pagu Rp 148,27 triliun.

Anggaran dalam sektor ini disalurkan untuk berbagai program bansos, yakni bantuan PKH untuk 5,9 juta orang, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM, BLT Desa untuk 4,13 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,77 juta orang, dan bantuan kuota internet untuk 27,67 juta pelajar dan tenaga didik.

"Ini tujuannya langsung membantu masyarakat kecil, kita akan mendukung apapun yang menolong masyarakat yang terdampak pandemi," ungkap Sri Mulyani.

Baca juga: Ada Isu Transparansi Program PEN, Sri Mulyani: Kami Sangat Transparan

Sementara itu, realisasi program prioritas baru Rp 23,21 triliun atau 18 persen dari total pagu Rp 127,85 triliun, dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 42,23 triliun atau 22 persen dari total pagu Rp 193,74 triliun, dan insentif usaha Rp 29,51 triliun atau 52 persen dari pagu Rp 56,73 triliun.

"Pada tahun 2021 kita akan tetap menjaga mereka karena Covid-19 masih ada sehingga masih harus dilindungi," pungkas Sri Mulyani.