[POPULER MONEY] Komentar Himbara soal ATM Link yang Berbayar | Pajak Orang Kaya akan Dinaikkan jadi 30 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) buka suara terkait dengan kebijakan untuk mengenakan biaya transaksi.

Berita mengenai penjelasan Himbara mengenai pengenaan biaya tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Senin (24/5/2021).

Sementara itu berita lain yang juga masuk terpopuler adalah mengenai perbedaan ATM pita magnetic dengan chip.

Berikut adalah daftar berita terpopuler selengkapnya: 

1. Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Tak Lagi Gratis, Ini Kata Himbara

Bank-bank pelat merah akan kembali mengenakan biaya untuk transaksi cek saldo dan tarik tunai di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Link, mulai 1 Juni 2021.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan, keputusan tersebut diambil setelah berakhirnya masa pengenalan ATM Link atau juga dikenal ATM Merah Putih, yang telah diperkenalkan sejak 2015.

ATM Merah Putih merupakan hasil sinergi mesin ATM antar bank milik pemerintah atau Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Segera Diganti, Ini Perbedaan Kartu ATM Magnetic Stripes dan Chip

Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran terkait pergantian kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi kartu ATM berbasis chip. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran BI No.17/52/DKSP tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia.

Menindaklanjuti edaran tersebut, bank-bank di Indonesia pun berlomba-lomba mengajak para nasabahnya untuk mengganti kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi kartu ATM berbasis chip. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Desak RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.