Kompas.com - 10/06/2021, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti dugaan pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang dilakukan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) kepada pekerja outsourcing.

“Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya di suntik dari uang rakyat tetapi para pekerja (outsourcing) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Said secara virtual, Rabu (10/6/2021).

Said menyebutkan, hal itu bermula dari peraturan direksi yang muncul secara tiba-tida menjelang Lebaran tahun 2021. Aturan tersebut merubah merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai tunjangan tidak tetap.

Baca juga: Rambah Layanan Internet, PLN Tawarkan Paket Mulai Rp 185.000 Per Bulan

Menurut dia, apa yang dilakukan PLN terkait dengan pembayaran THR, tidak sesuai dengan aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pembayaran THR Keagamaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kalau diberitahu dari lama, kita mungkin bisa berunding. Tapi ini tiba-tiba, menjelang Lebaran peraturan direksi dikeluarkan, yaitu merubah tunjangan kinerja dan tunjangan yang tadinya diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak tetap, sehingga tidak dibayarkan pada THR 2021,” ungkap Said.

Tindakan sepihak ini menurut Said merugikan pekerja outsourcing di seluruh Indonesia. Ia menilai, direksi tidak berhak mengeluarkan peraturan tersebut, lantara pekerja outsourcing merupakan pekerja dari vendor.

Said menyayangkan tindakan PLN yang kurang memanusiakan pekerja outsourcing. Padahal para pekerja outsourcing tersebut melakukan pekerjaan into (core business) perusahaan.

“Ini seperti perbudakan modern, anehnya kesejahteraan tidak diatur vendor atau agen outsourcing, tapi malah malah diatur direksi. Ngapain direksi mengeluarkan peraturan (untuk outsourcing)? Kan bukan karyawannya,” ungkap Said.

Said menjelaskan, ada banyak buruh outsourcing yang meninggal disengat listrik, sayangnya keluarga dan ahli waris tidak mendapatkan kompensasi apapun dari PLN. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mensejahterakan buruh outsourcing, utamanya sebagai garda depan dalam menyediakan, dan melayanai masyarakat.

“Banyak petugas outsourcing PLN yang meninggal disengat listrik di pelosok negeri. Buruh outsourcing PLN adalah garda depan dalam menyediakan, melakukan maintainance untuk rakyat. Tetapi THR-nya dibayar sekedarnya ada yang Rp 1 juta , Rp 2 juta. Walau dikatakan Menteri, BUMN rugi Rp 500 triliun, tetapi bonus akhir tahunnya ratusan juta,” tegas dia.

Baca juga: KSPI Sebut Belum Ada Kepastian Mekanisme PHK Karyawan Giant

Menanggapi hal itu, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor.

“Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero),” kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Arsyadani memastikan, pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca juga: Mau Berlangganan Iconnet PLN? Ini Cara Daftarnya

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.