Anggota DPR Ini Sebut Pajak Sembako Pengkhianatan terhadap Rakyat

Kompas.com - 10/06/2021, 16:35 WIB
Kondisi pasar-pasar tradisional di Tasikmalaya, Jawa Barat, menolak rencana pemerintah menerapkan PPN Sembako, Rabu (9/6/2021). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAKondisi pasar-pasar tradisional di Tasikmalaya, Jawa Barat, menolak rencana pemerintah menerapkan PPN Sembako, Rabu (9/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk mengatur kembali ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satunya, kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol tarif PPN sebesar 1 persen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Cik Asan menilai, kebijakan ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat.

Baca juga: Pajak Sembako, YLKI: Kebijakan yang Tidak Manusiawi

“Ini menyulitkan masyarakat. Pengkhianatan, terlintas di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain!” ujar Marwan dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis (10/6/2021).

Sejak dulu, pemerintah maupun banyak pihak lain memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Dalam hal ini, berarti masih ada masyarakat yang membeli sembako saja susah.

Apalagi, dalam kondisi ketidakpastian akibat Covid-19 ini dan seluruh otoritas berupaya keras dalam menjaga daya beli masyarakat. Tentu dengan adanya kebijakan ini semakin akan menyulitkan keadaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pun meminta pemerintah untuk mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih.

Baca juga: Simak, Ini Daftar Sembako yang akan Dikenakan PPN

Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah menengahi. Said mengatakan, pembahasan mengenai RUU KUP masih akan dilakukan oleh anggota dewan dengan pemerintah.

Said juga berharap, dalam pembahasan nantinya kedua lembaga tetap sadar bahwa masih ada ketidakpastian yang menghantui.

Namun, sekaligus tahun 2022 adalah tahun terakhir Indonesia bisa dimanjakan oleh kelonggaran kebijakan defisit fiskal. (Bidara Pink)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul DPR sebut pengenaan PPN untuk bahan pangan pengkhianatan terhadap rakyat



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X