BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan, hampir 30-40 persen anggaran pemerintah daerah (Pemda) tidak menghasilkan manfaat apapun bagi masyarakat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hal itu ditemukan usai BPKP melakukan remote audit saat pandemi Covid-19 berlangsung. Audit yang berbasis digital ini membuat cakupannya lebih luas.

"Intinya kita lakukan semacam remote audit, hasilnya hampir 30-40 persen anggaran di daerah itu memang tidak menghasilkan manfaat apa-apa," kata Ateh dalam Kongres IPKN secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: BPK: Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Asabri Capai Rp 22,78 Triliun

Dia menuturkan, anggaran yang tidak efektif dan efisien itu membuat Pemda tak kunjung berhasil mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Begitupun meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah pusat sudah berkali-kali meminta Pemda untuk menggunakan anggaran seefektif mungkin saat pandemi Covid-19.

Kinerja APBN saat ini tergantung dari akselerasi anggaran Pemda karena rasio transfer ke daerah (TKDD) mencapai 1/3 dari APBN.

"Untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesehatan, pendidikan, itu bisa kita perbaiki agar daerah bisa benar-benar menghasilkan manfaat dalam penggunaan anggaran kepada masyarakat," ujar Ateh.

Baca juga: Audit Laporan Keuangan Sempat Terlambat, Dirut Asabri: Sangat Memalukan untuk BUMN

Ia menambahkan, BKPK siap membantu kementerian/lembaga (K/L) membereskan data dengan memanfaatkan data Forlap dan data forensik di BPKP.

Dia bilang, pemanfaatan data secara digital banyak sekali kegunaannya, seperti cleansing data bansos UMKM dari Kemensos, cleansing data insentif tenaga kesehatan, maupun data klaim rumah sakit.