Perkuat Advokasi ASN, Kemenhub Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/06/2021, 18:40 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menyiapkan aturan turunan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Rancangan aturan turunan UU Cipta Kerja ini secara spesifik akan mendukung kerja-kerja ASN sekaligus memperkuat advokasi ASN di sektor pelayaran.

Selain mengacu pada UU Cipta Kerja, rumusan aturan turunan ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Baca juga: KKP Buat Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pelanggar Terancam Sanksi Denda hingga Cabut Izin

“Pada saat ini sedang dipersiapkan peraturan – peraturan Menteri Perhubungan yang menjadi peraturan turunannya,” ujar Direktur KPLP, Ahmad, Selasa (22/6/2021).

Terkait hal ini pula, pada Selasa (22/6/2021) hari ini diselenggarakan kegiatan penyuluhan pedoman tata cara pendampingan hukum dan penunjukan ahli bidang pelayaran dengan narasumber dari TNI AL dan juga Polair juga dari Perhimpunan Advokat serta Biro Hukum Kemenhub.

“Diharapkan para peserta mengikuti perkembangan regulasi tersebut (UU Cipta Kerja dan aturan turunannya) dan memahaminya sehingga dalam pemberian keterangan sebagai ahli sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini," kata Ahmad.

Ahmad menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk meningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi pendampingan hukum dan penunjukan ahli di bidang pelayaran yang dalam implementasinya di lapangan tak lepas dari kerjasama dan koordinasi bersama TNI AL dan juga Polair.

"Tujuan lain dari pelaksanaan penyuluhan pedoman tata cara pendampingan hukum dan penunjukan ahli di bidang pelayaran adalah mempererat sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia, TNI AL dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam proses penegakan hukum di bidang pelayaran," bebernya.

Adapun narasumber kegiatan penyuluhan ini berasal dari Dinas Hukum Angkatan Laut – TNI AL, Direktorat Polisi Perairan Baharkam Polri, Perhimpunan Advokat Indonesia, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Hubla.

Baca juga: Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN yang menghadapi perkara terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 92 dan pasal 106.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

KemenkopUKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi mupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.