Menkeu Usul Pajak Orang Kaya Naik, Begini Penerapan di Negara Tetangga

Kompas.com - 02/07/2021, 17:24 WIB
Ilustrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN freepik.com/jm1366Ilustrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Penulis Mutia Fauzia
|

Tarif tertinggi yakni sebesar 20 persen untuk penghasilan di atas 12,5 juta riel Kamboja atau sekitar Rp 44,5 juta per bulan.

Baca juga: Terimbas PPKM Darurat, Pengusaha Mal Minta Peniadaan Pajak hingga Subsidi bagi Karyawan

Di antara negara-negara ASEAN, Malaysia merupakan negara dengan jumlah golongan tarif terbanyak, yakni sebanyak 11 lapisan.

Tarif tertinggi yang berlaku yakni 30 persen untuk wajib pajak dengan pendapatan 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 7,8 miliar (kurs Rp 3.940). Sedangkan untuk penghasilan di atas 1 juta ringgit Malaysia hingga 2 juta ringgit Malaysia berlaku tarif sebesar 28 persen.

Sementara, Filipina, Thailand, dan Vietnam merupakan tiga negara di Asean yang menerapkan tarif PPh OP maksimal tertinggi, yakni sebesar 35 persen.

Sementara Singapura dan Kamboja menerapkan tarif maksimum terendah, yakni sebesar 20 persen.

Kesulitan Tarik Pajak Orang Kaya

Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tarif dan tambahan golongan diperlukan lantaran selama ini pemajakan atas orang kaya di Indonesia tidak maksimal. Hal itu disebabkan adanya pengaturan terkait fringe benefit (natura).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?

Sri Mulyani pun mengakui, selama ini penarikan pajak terhadap orang kaya di Indonesia tak mudah dilakukan. Padahal, pemerintah kerap melakukan belanja pajak dalam bentuk insentif perpajakan terhadap masyarakat kalangan atas tersebut.

Selama tahun 2016-2019, rata-rata tax expenditure PPh OP atas penghasilan dalam bentuk natura sebesar Rp 5,1 triliun.

Kemudian, lebih dari 50 persen tax expenditure PPh OP dimanfaatkan oleh WP berpenghasilan tinggi. Dalam lima tahun terakhir pun, hanya 1,42 persen dari total jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi sebesar 30 persen.

"Bila dilihat dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan, hanya 0,03 persen dari jumlah wajib pajak OP yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar per tahun," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Selisik Proposal Pajak Sri Mulyani ke DPR, dari PPN hingga Cukai Plastik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.