Hingga 16 Juni, Netflix Dkk Sudah Setor Pajak Rp 2,25 Triliun ke Kas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 2,25 triliun hingga 16 Juni 2021.

Bendahara negara ini menyebut, PPN tersebut dipungut dari 50 PMSE yang memproduksi produk digital seperti Netflix dan media streaming lainnya.

Adapun saat ini, total perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPN PMSE sudah mencapai 75 perusahaan.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Naikkan Pajak Orang Tajir Jadi 35 Persen

"Penerimaan pajak yang dikumpulkan adalah Rp 2,25 triliun, ini adalah produk digital seperti streaming dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Sri Mulyani mengungkapkan, PPN senilai Rp 2,25 triliun itu merupakan total keseluruhan sejak tahun 2020.

Rinciannya, setoran tahun 2020 mencapai Rp 0,73 triliun dan setoran tahun 2021 mencapai Rp 1,52 triliun.

Sementara itu, PPN PMSE mulai ditunjuk pada bulan Juli tahun 2020. Semula, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk 6 perusahaan pada Juli 2020, kemudian menunjuk 10 perusahaan pada bulan Agustus 2020, dan 12 perusahaan pada bulan September 2020.

Selanjutnya, 8 perusahaan pada Oktober 2020, 10 perusahaan pada November 2020, 6 perusahaan pada Desember 2020, 2 perusahaan pada Januari 2021, 4 perusahaan pada Maret 2021, 8 perusahaan pada April 2021, 8 perusahaan pada Mei 2021, dan 2 perusahaan pada Juni 2021.

Baca juga: Mulai Dibahas Bareng DPR, Ini Proposal Sri Mulyani Soal Aturan Baru Pajak

“Dengan era digital yang makin menjadi suatu platform dalam kita berinteraksi maka kita perlu melakukan kesetaraan pemungutan PPN antara produk digital dalam negeri dan luar negeri,” jelas Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, penarikan pajak atas jasa streaming, musik, hingga film ini merupakan salah satu reformasi sistem perpajakan untuk menciptakan asas keadilan.

Ani bilang, reformasi sistem perpajakan ini membuat partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak untuk pembangunan menjadi terwujud.

Untuk WP OP, misalnya, saat ini mendekati 50 juta WP. Angkanya meningkat drastis dari 2,5 juta pada tahun 2002 dan sekitar 4 juta pada tahun 2005.

"Tingkat kepatuhan wajib pajak kita dalam menyampaikan SPT, terutama PPh juga secara konsisten meningkat dari kisaran 50 persen dari total WP tahun 2012, sekarang mencapai 78 persen untuk WP badan," pungkas Ani.