Menkeu Usul Pajak Orang Kaya Naik, Begini Penerapan di Negara Tetangga

Kompas.com - 02/07/2021, 17:24 WIB
Ilustrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN freepik.com/jm1366Ilustrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Penulis Mutia Fauzia
|

 


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menaikkan pajak untuk penduduk dengan pendapatan tinggi atau penduduk kaya.

Dengan demikian, harapannya setoran pajak untuk pendapatan negara bisa meningkat.
Sri Mulyani mengungkapkan, rencananya pajak orang kaya akan dinaikkan melalui komponen Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

Tarif pajak untuk wajib pajak berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun atau sekitar Rp 416 juta per bulan akan dinaikkan menjadi Rp 35 persen.

Dengan demikian, maka Sri Mulyani juga akan menambahkan golongan atau lapisan tarif baru dari skema PPh OP yang saat ini berlaku.

Baca juga: Rencana Sri Mulyani: Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Banyak

"Kami akan melalukan pengubahan tarif dan bracket PPh OP, yang kami tambahkan satu bracket di atas yaitu 35 persen untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun agar lebih mencerminkan keadilan," kata Sri Mulyani dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (2/7/2021)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perbandingan dengan Negara ASEAN

Dikutip dari data Worldwide Tax Summaries PwC, Indonesia dan Kamboja merupakan dua negara dengan jumlah lapisan atau golongan PPh OP terendah.

Secara umum, seluruh negara di kawasan ASEAN menggunakan struktur perpajakan progresif.

Sebagian besar negara ASEAN pun menerapkan tarif minimal PPh OP sebesar 0 persen mulai dari nilai pendapatan tertentu. Namun untuk di Indonesia, tarif minimal yang berlaku sebesar 5 persen untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta.

Hal serupa berlaku di Vietnam dengan tarif minimal PPh OP sebesar 5 persen.

Sementara, Kamboja, menerapkan lima lapisan PPh OP dengan tarif minimal sebesar 0 persen untuk penghasilan bulanan hingga 1,3 juta riel Kamboja atau Rp 4,62 juta (kurs Rp 14.500).

Tarif tertinggi yakni sebesar 20 persen untuk penghasilan di atas 12,5 juta riel Kamboja atau sekitar Rp 44,5 juta per bulan.

Baca juga: Terimbas PPKM Darurat, Pengusaha Mal Minta Peniadaan Pajak hingga Subsidi bagi Karyawan

Di antara negara-negara ASEAN, Malaysia merupakan negara dengan jumlah golongan tarif terbanyak, yakni sebanyak 11 lapisan.

Tarif tertinggi yang berlaku yakni 30 persen untuk wajib pajak dengan pendapatan 2 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp 7,8 miliar (kurs Rp 3.940). Sedangkan untuk penghasilan di atas 1 juta ringgit Malaysia hingga 2 juta ringgit Malaysia berlaku tarif sebesar 28 persen.

Sementara, Filipina, Thailand, dan Vietnam merupakan tiga negara di Asean yang menerapkan tarif PPh OP maksimal tertinggi, yakni sebesar 35 persen.

Sementara Singapura dan Kamboja menerapkan tarif maksimum terendah, yakni sebesar 20 persen.

Kesulitan Tarik Pajak Orang Kaya

Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tarif dan tambahan golongan diperlukan lantaran selama ini pemajakan atas orang kaya di Indonesia tidak maksimal. Hal itu disebabkan adanya pengaturan terkait fringe benefit (natura).

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?

Sri Mulyani pun mengakui, selama ini penarikan pajak terhadap orang kaya di Indonesia tak mudah dilakukan. Padahal, pemerintah kerap melakukan belanja pajak dalam bentuk insentif perpajakan terhadap masyarakat kalangan atas tersebut.

Selama tahun 2016-2019, rata-rata tax expenditure PPh OP atas penghasilan dalam bentuk natura sebesar Rp 5,1 triliun.

Kemudian, lebih dari 50 persen tax expenditure PPh OP dimanfaatkan oleh WP berpenghasilan tinggi. Dalam lima tahun terakhir pun, hanya 1,42 persen dari total jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran dengan tarif tertinggi sebesar 30 persen.

"Bila dilihat dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan, hanya 0,03 persen dari jumlah wajib pajak OP yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 5 miliar per tahun," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Selisik Proposal Pajak Sri Mulyani ke DPR, dari PPN hingga Cukai Plastik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.