Bappenas: Data Pemerintah Kerap Tak Akurat dan Tumpang Tindih

Kompas.com - 06/07/2021, 20:24 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa paparkan potensi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2020. (Dok. Kementerian PPN/Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa paparkan potensi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, program Satu Data Indonesia bertujuan untuk perbaikan tata kelola data di kementerian instansi pusat hingga ke kelurahan/desa.

Menurut dia, selama ini data yang dimiliki kementerian/lembaga maupun di pemerintahan daerah banyak yang tak akurat dan tumpang tindih.

"Data yang selama ini terdapat di kementerian, lembaga dan daerah diproduksi dengan standar dan metodologi berbeda-beda sehingga menghasilkan data yang tumpang tindih, tidak akurat, tidak standar, dan tidak bisa dibagi pakaikan," katanya melalui Webinar Virtual ABDI bertajuk Satu Data Indonesia, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Bappenas: NTT Bisa Andalkan Energi Baru Terbarukan untuk Kembangkan Ekonomi

Suharso menambahkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data, Bappenas bertugas mengoordinasikan satu data Indonesia agar data-data yang dimanfaatkan selama ini tidak lagi terjadi tumpang tindih dan tetap terjaga integritasnya serta metadatanya di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

"Satu data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola, tata pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan oleh para stakeholder," ujarnya.

Ia berharap, data yang diselaraskan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selama ini kita menganalisa data yang terpisah-pisah secara parsial, kita harapkan kelak melalui amanat Perpres ini terbangun kesadaran data yang lebih luas. Seperti saat kita berbicara data kemiskinan," ucap Suharso.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Tak Ada Kebocoran Data Peserta

Dengan adanya satu data Indonesia, pemerintah berharap bisa menganalisa data spasialnya, berupa sebaran maupun interaksi antar wilayah. Bahkan data yang telah disatukan tersebut akan memudahkan penyaluran keuangan negara.

"Kita juga bisa mengaitkan data statistik dan spasial tersebut dengan keuangan negara," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.