Dana Perubahan Iklim Sangat Mahal, Kemenkeu Butuh Bantuan Global

Kompas.com - 22/07/2021, 12:20 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, transisi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi rendah karbon (low carbon economy) perlu dukungan dana dari berbagai pihak global.

Pasalnya, biaya mengurangi emisi karbon di dunia sangat mahal. Menurut Second Biennial Update Report, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim rata-rata memerlukan dana hingga Rp 266,2 triliun per tahun.

Sedangkan selama 5 tahun terakhir pada periode 2016-2019, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1 persen per tahun.

Baca juga: Sebut Tangani Perubahan Iklim Tak Murah, Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 3.461 Triliun

APBN berkontribusi sekitar 32,6 persen per tahun dari total kebutuhan biaya mitigasi, dengan realisasinya rata-rata mencapai Rp 86,7 triliun.

"Ada dua perspektif yang sangat penting bagi kita untuk menuju ekonomi rendah karbon. Ini adalah kombinasi dari banyak hal yang berbeda, tentu saja masalah keuangan, termasuk bantuan keuangan global yang berkelanjutan, dan teknologi untuk negara berkembang mengatasi perubahan iklim," kata Suahasil dalam konferensi bersama ADB, Kamis (22/7/2021).

Suahasil menuturkan, pendanaan global bisa diperoleh dari penerbitan instrumen keuangan hijau di pasar negara dunia.

Kemudian, perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain agar menghasilkan pembiayaan yang kuat, tak hanya mengandalkan alokasi APBN setiap tahun.

Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah menerbitkan sukuk berkelanjutan (green sukuk) bertaraf global.

Sukuk yang diterbitkan sejak tahun 2018 ini telah diterima oleh banyak investor. Sukuk juga merupakan cara Indonesia memperluas basis investor di luar negeri, utamanya dalam pendanaan hijau.

Hasil dari penerbitan sukuk dipakai untuk membangun transportasi berkelanjutan, mitigasi banjir, memperbaiki akses ke energi dari sumber terbarukan, pengelolaan limbah, dan sejumlah proyek lain di seluruh negeri yang mendukung keberlanjutan.

Baca juga: Lawan Perubahan Iklim, Orang Terkaya di Dunia Ini Donasi Rp 140 Triliun

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai di Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai di Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Whats New
Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.