Kompas.com - 24/07/2021, 13:51 WIB
PPKM Level 4, Istilah Baru Pengganti PPKM Darurat KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoPPKM Level 4, Istilah Baru Pengganti PPKM Darurat


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dijadwalkan berakhir pada 25 Juli 2021 besok dan mulai dilonggarkan pada 26 Juli 2021.

Mantan Direktur World Health Organization (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menyampaikan sejumlah catatan terkait dengan pelonggaran PPKM.

Ia menjelaskan, sejalan dengan anjuran WHO per 21 Juli 2021, situasi Indonesia sekarang memerlukan Public Health and Social Measure (PHSM) yang ketat dalam bentuk pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan.

Baca juga: 4 Tips Sederhana Hemat Uang Gaji Selama Masa PPKM

“Kalau memang dipikirkan atau dipertimbangan akan dilakukan pelonggaran maka perlu dihitung betul dampaknya,” ujar Tjandra Yoga Aditama dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Ia menyebut, pelonggaran PPKM akan berdampak pada korban yang mungkin akan jatuh sakit dan bahkan meninggal.

Selain itu, beban Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) juga harus diperhatikan. Terakhir, pada ujungnya kemungkinan dampak pada roda ekonomi juga harus dipertimbangkan kalau kasus jadi naik tidak terkendali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ini Penyesuaian Kerja Terbaru PNS dengan Status PPKM Level 4 dan 3

“Jangan sampai pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi dan lalu situasi epidemiologi jadi memburuk, maka dampak ekonominya malah bukan tidak mungkin jadi lebih berat lagi,” bebernya.

Dia menjelaskan, dalam situasi sekarang ini dapat dipikirkan sejumlah opsi penyesuaian seperti sektor formal yang terima gaji bulanan diminta di rumah dulu selama dua minggu misalnya. Sedangkan sektor informal mulai dilonggarkan, asal jangan yang kontak dekat langsung dengan pelanggan.

Baca juga: PPKM Level 3-4, Jasa Marga Kembali Berlakukan Pembatasan di Tol Gempol-Pasuruan

Pilihan lainnya, sektor informal mulai dilionggarkan bertahap tapi sektor esensial dan kritikal yang beroperasi hanya yang dalam bagunan tersendiri.

“Jangan yang di dalam gedung bersama, karena kalau dalam gedung bersama maka petugas gedung juga terpaksa harus masuk padahal hanya sebagian kecil gedung yang ada sektor esensial/kritikal,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.