Dianggap Lalai Lindungi Data, Amazon Didenda Uni Eropa Rp 12 Triliun

Kompas.com - 01/08/2021, 15:40 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

NEW YORK, KOMPAS.com - Raksasa e-commerce asalah Amerika Serikat, dijatuhi hukuman denda sebesar 887 miliar dollar AS atau sekitar Rp 12,86 triliun (kurs Rp 14.500) oleh regulator Uni Eropa.

Dilansir dari CNN, Minggu (1/8/2021) Amazon didenda karena dianggap telah melanggar aturan mengenai perlindungan data di kawasan tersebut yang disebut dengan General Data Protection Regulation (GDPR).

Hukuman denda dijatuhkan pada 16 Juli lalu. Diberitakan CNN, besaran denda yang diberikan merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya Google juga sempat didenda sebesar 50 juta euro tahun 2019 lalu.

Baca juga: Amazon Buka Lowongan Terkait Uang Kripto, Kerek Harga Bitcoin dkk

Regulator mengatakan, proses Amazon dalam mengelola data pribadi tidak sesuak dengan ketentuan GDPR. Pihak Amazon pun mengetahui hal tersebut dan telah diminta untuk mengubah praktik bisnis perusahaan.

Namun demikian, pihak Amazon mengatakan keputusan tersebut tidak berdasarkan dan menambahkan bakal melakukan pembelaan sebaik mungkin.

"Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana kami menapilkan iklan yang relevan kepada pelanggan ebrgantung pada interpretasi subjektif dan belum teruji dalam undang-undang privasi Eropa. Selain itu, gugatan yang diajukan saat ini di luar proporsi dari interpretasi tersebut," ujar perusahaan.

Baca juga: Jeff Bezos, Pergi ke Luar Angkasa Berkat Pegawai dan Pelanggan Amazon

Pihak Amazon pun mengaku, mereka sama sekali tak membocorkan data konsumen.

"Menjaga keamanan dari setiap informasi konsumen serta kepercayaan mereka adalah prioritas utama kami. Tidak ada keboccoran, dan tidak ada data yang telah diberikan kepada pihak ketiga. Fakta ini tidak terbantahkan," ujar perusahaan.

Hukuman atas dugaan pelanggaran itu dijatuhkan oleh regulator data di Luksemburg, di mana Amazon memiliki kantor pusatnya di Eropa. Seorang juru bicara otoritas data Luksemburg, CNPD, menolak berkomentar, dengan alasan proses hukum yang sedang berlangsung.

Dalam beberapa waktu terakhir, otoritas Eropa memang tengah gencar memperketat aturan yang berkaitan dengan perusahaan teknologi raksasa.

Beberapa di antaranya yang telah terdampak seperti Amazon, Apple, Facebook, dan Google yang dianggap telah melanggar kebijakan privasi serta undang-undang persaingan usaha.

Baca juga: Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber CNN
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Investasi Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Luhut Turun Tangan Bantu Pendistribusian Minyak Goreng

Whats New
Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Gelar RUPST, TBIG Bakal Tebar Dividen Senilai Rp 815,7 Miliar

Whats New
Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Respons Inflasi, Bank Indonesia Bakal Naikkan Suku Bunga?

Whats New
Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.