Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom Nilai Pembentukan Badan Pangan Nasional Tidak Efektif, Mengapa?

Kompas.com - 30/08/2021, 16:05 WIB
Elsa Catriana,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, Badan Pangan Nasional (BPN) bukan menjadi solusi untuk pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Baca juga: BPN Resmi Dibentuk, Ini Kesiapan Bulog

"Kenapa? Seharusnya kalau di kementerian teknis sudah dioptimalkan fungsinya, seperti Kementerian Pertanian, maka saya nyakin di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian akan bisa mencapai swasembada pangan," ujar Esther dalam diskusi publik Menanti Taji Badan Pangan Nasional yang disiarkan secara virtual, Senin (30/9/2021).

Menurut Esther, kalaupun BPN tetap dibentuk, tidak akan efektif jika sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis.

Sebab, kata dia, hal ini akan membuat perebutan kewenangan.

Senada, Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengatakan, jika semua kementerian menjalankan tupoksinya masing-masing, dia menyakini pembentukan BPN tidak ada gunanya.

"Jalankan aja tupoksinya, perencanaan lintas sektoral dan lintas daerah disusun oleh Bappenas, konsolidasi anggaran oleh Kemenkeu, dan semua data yang dikeluarkan harus dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak ada data yang tumpang tindih," jelas Faisal.

Baca juga: CIPS: Upaya BPN Atasi Persoalan Pangan Nasional Perlu Dikawal

Dia menilai, kalau salah satu kementerian mengambil alih tugas, akan menjadi kurang efektif.

"Kalau sekarang kan bablas, Menteri Perekonomiannya (Menko) ambil tugas, ambil ahli. Harusnya Menko tidak boleh mengambil tugas ahli kementerian atau lembaga," ungkap Faisal.

Faisal bilang, jika ada kesepakatan yang belum menunjukkan titik terang, maka diperlukan rapat terbatas bersama Presiden.

Lewat forum itulah, keputusan diambil dan bersifat mengikat.

"Bahannya nanti harus disusun oleh Mensesneg ataupun KSP. Beres semuanya, enggak ada masalah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Whats New
Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Whats New
Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Whats New
Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Smartpreneur
OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

Whats New
Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Whats New
Serba Salah Kelas Menengah

Serba Salah Kelas Menengah

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah dan 'Capital Outflow', Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Dibayangi Pelemahan Rupiah dan "Capital Outflow", Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Whats New
[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

Whats New
Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Whats New
Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Whats New
Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Earn Smart
Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com