Menaker Sebut Ada 4 Langkah Perlindungan PMI Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 01/09/2021, 12:10 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat mengunjungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang dikarantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).
DOK. Humas KemenakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat mengunjungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang dikarantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan kebijakan dan program pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada masa adaptasi kebiasaan baru di negara penempatan kepada seluruh Anggota Komite III DPD RI pada rapat kerja, Selasa (31/8/2021).

Dalam paparannya, Menaker menjelaskan ada 4 langkah yang dilakukan pemerintah memberikan pelindungan bagi PMI selama pandemi Covid-19.

Pertama, komunikasi dengan berbagai pihak termasuk agency. Bagi PMI yang kontrak kerjanya sudah habis, dibantu atau fasilitasi untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Sedangkan PMI yang dimungkinkan diberikan pilihan waktu kerja, tetap menerima upah atau gaji sesuai aturan atau kesepakatan para pihak.

"Memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Menaker dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Menaker Ida Ingatkan Pekerja Migran Pilih P3MI yang Legal

Bagi PMI yang akan pulang ke Indonesia, pemerintah berkoordinasi  terkait penanganan pemulangan PMI ke daerah asalnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Langkah kedua yaitu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait permohonan pemeriksaan kesehatan PMI yang akan pulang di debarkasi Indonesia.

Langkah ketiga, berkoordinasi dengan Disnaker agar petugas desa migran produktif di desa aktif membantu pemerintah desa mengantisipasi kepulangan PMI.

Sedangkan langkah keempat yaitu pemberian bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga kerja mandiri.

Menaker menambahkan, sesuai Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, pihaknya telah melakukan penghentian sementara penempatan PMI di masa pandemi. Penghentian sementara PMI ini juga terkait kebijakan negara penempatan yang melakukan pengetatan masuknya WNA, pengetatan visa, keharusan karantina dan bukti bebas Covid-19, serta limitasi moda transportasi karena tak ada akses ke negara-negara penempatan.

"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke bebarapa negara dan melakukan karantina," ujarnya.

Baca juga: Pastikan Pekerja Migran Dilindungi Lewat Ketepatan Data, BP2MI Luncurkan Command Center

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.