Sri Mulyani Putar Otak Buat Bayar Utang akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/09/2021, 19:04 WIB
Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1) KemenkeuMenkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus berupaya agar pemerintah bisa membayar utang-utang, termasuk utang yang membengkak selama pandemi Covid-19.

Untuk membayar utang tersebut, pihaknya terus mencari sumber penerimaan negara yang perlu dimaksimalkan. Sumber pembiayaan pun dicari yang paling kompetitif sehingga utang mampu dikelola dengan baik.

Utang harus dikelola, kalau kemarin utang jadi naik ya kita sekarang harus kelola mencari sumber pembiayaan paling kompetitif,” kata Sri Mulyani ketika menyampaikan kuliah umum secara virtual, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Masih Tinggi, Kebijakan Penarikan Utang Pemerintah Disoroti

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 mencapai Rp 6.570,17 triliun. Rasio utang tersebut sebesar 40,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi utang pada Juli itu meningkat sekitar Rp 15,16 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, pembiayaan yang paling kompetitif adalah lewat pasar surat berharga. Pemerintah bahkan meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membeli SUN dengan skema bagi-bagi beban (burden sharing).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab. Tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Korupsi BLBI: Obligor yang Utang, Kenapa Pemerintah yang Bayar Bunga?

Sebelumnya diberitakan, bendahara negara ini mengucapkan, penarikan utang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang melonjak 6,09 persen saat pandemi.

Defisit disebabkan oleh melonjaknya belanja negara untuk penanganan pandemi namun penerimaan pajak merosot sebesar -14,7 persen tahun 2020.

Dia pun yakin, penarikan utang bisa dibayar kembali oleh pajak-pajak yang dikumpulkan pemerintah.

"Meskipun pada saat kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang, namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," kata Sri Mulyani dalam webinar Pajak Bertutur, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Utang Pemerintah Dibagi Rata, 1 Penduduk RI Tanggung Rp 23 Juta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.