Sri Mulyani soal Korupsi di Probolinggo: Dana Desa Meningkat, tapi Jumlah Anak Kurang Gizi Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka pada kasus jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Termasuk di dalam 22 orang tersangka tersebut yakni Bupati Probolinggi Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin.

Sri Mulyani pun menyinggung kasus korupsi tersebut melalui akun Instagram-nya, @smindrawati.

Baca juga: Sri Mulyani Putar Otak Buat Bayar Utang akibat Pandemi Covid-19

"Korupsi di Kabupaten Probolinggo. Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021)," ujar Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (4/9/2021).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Lebih lanjut, ia pun membandingkan besarnya dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dengan total anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi atau stunting.

Sri Mulyani mengatakan, total dana desa Kabupaten Probolinggo sejak 2015 hingga 2021 mencapai Rp 2,15 triliun yang disalurkan untuk 325 desa.

Setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 291 juta pada tahun 2015. Jumlah tersebut meningkat 3,5 kali lipat menjadi Rp 1,32 miliar pada tahun 2021.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani buat Fresh Graduate: Jadikan Kesempatan Belajar Menuju Dewasa

Meski demikian, di tengah peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami stunting justru meningkat.

"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (2015) menjadi 34,04 persen (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya.

Di sisi lain, rasio pengangguran terbuka juga meningkat pada medio tahun 2015 dan tahun 2021.

Di tahun 2015, tingkat pembangunan terbuka sebesar 2,89 persen dan tahun 2021 naik hampir dua kali lipat menjadi 4,86 persen.

Baca juga: Bakal Dibahas Menkeu AS dengan Regulator, Apa Itu Stablecoin?

Meski angka kemiskinan menurun, dari 20,98 persen pada tahun 2015 menjadi 18,61 persen pada tahun 2020, Sri Mulyani menilai penurunan tersebut belum signifikan.

"Kemiskinan turun 20,98 persen (2015) menjadi 18,61 persen (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!," ujar Sri Mulyani.

"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," tegas dia.

Baca juga: Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Menkeu: Untuk Penanganan Covid-19