Membaca Peluang ‘Rujuk’ Garuda dan Lessor Usai Putusan Arbitrase London

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) diketahui kalah di Pengadilan Arbitrase Internasional London (London Court International Arbitration/LCIA) dalam gugatan lessor pesawat Helice Leasing S.A.S dan Atterisage S.A.S (Goshawk).

Gugatan yang dilayangkan lessor tersebut terkait pembayaran uang sewa pesawat. Sejumlah pengamat buka suara mengenai peluang Garuda Indonesia dalam melakukan pendekatan kepada para penggugat di luar jalur hukum formal.

Meski kalah pada putusan Pengadilan Arbitrase Internasional London, Garuda Indonesia dinilai masih punya peluang negosiasi untuk mencapai kesepakatan terbaik demi mendapatkan keringanan atas beban biaya sewa pesawat di tengah penurunan kinerja imbas pandemi.

Baca juga: Digugat Lessor, Garuda Indonesia Kalah di Pengadilan Arbitrase London

Pengamat Hukum Penerbangan dari Universitas Tarumanagara Prof Ahmad Sudiro menjelaskan, pada prinsipnya putusan abritrase tersebut final dan mengikat.

Kendati demikian, ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia, yaitu melakukan pendekatan di luar pengadilan kepada pihak yang dimenangkan dalam putusan ini untuk meminta keringanan.

"Negosiasi pendekatan yang dapat dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia ini diperbolehkan dan ini di luar yuridis formal," kata Prof Ahmad dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

Karena itu, Guru Besar Hukum di Universitas Tarumanagara ini menilai, walaupun putusan tersebut telah memiliki ketetapan hukum arbitrase, namun peluang renegosiasi masih dapat ditempuh.

Ia meyakini, jika Garuda Indonesia melakukan pendekatan secara baik maka bukan tidak mungkin akan memperoleh kesepakatan terbaik bagi seluruh pihak.

Baca juga: Kalah di Pengadilan Arbitrase London, Garuda Indonesia Jajaki Restrukturisasi dengan Lessor

"Saat ini dunia transportasi udara yang tidak hanya di Indonesia namun global mengalami masa-masa sulit di tengah terpaan pandemi Covid-19. Melalui jalan mediasi, pihak lessor diharapkan mau memberikan keringananya kepada Garuda Indonesia," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, di tengah masa yang penuh tantangan bagi industri penerbangan, pandemi ini sekiranya dapat dijadikan momentum bagi pelaku industri penerbangan untuk melakukan berbagai pembenahan strategi dan tata kelola bisnis, khususnya dalam hal legal governance.

"Kita ketahui bahwa perjanjian kerja sama ini telah dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia yang sebelumnya. Karenanya, ke depannya pembuatan kontrak kerja sama harus dikawal dengan perspektif legal yang solid sehingga dapat menjaga kepentingan Garuda Indonesia dan negara,” jelasnya.

“Sebab jika ada celah yang merugian dalam kerja sama tersebut dan tidak diantisipasi, maka dapat menjadi bumerang pada keberlangsungan usaha," sambungnya.

Prospek bisnis Garuda Indonesia

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati turut mengungkapkan bahwa keputusan arbitrase ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan dari perspektif legal.

Dari aspek business judgment, kondisi pandemi yang terjadi saat ini masih terus berlangsung dapat menjadi kesempatan bagi Garuda Indonesia untuk mengupayakan konsensus bersama atas perspektif outlook industri penerbangan ke depannya sehingga dapat menemukan titik temu terbaik dalam kerangka keberlangsungan bisnis.

Baca juga: Kalah di Pengadilan Arbitrase London, Ini Kata Dirut Garuda Indonesia

"Hal tersebut yang saya lihat dapat dimaksimalkan melalui penjajakan restrukturisasi kewajiban usaha yang saat ini tengah dirampungkan Garuda Indonesia. Dengan kompleksitas tantangan kinerja yang ada dan melihat praktik restrukturisasi yang dijalankan pelaku industri penerbangan lainnya, proses ini diperkirakan tidak akan berlangsung sebentar," katanya.